Jakarta | EGINDO.co -Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum AKBP (P) Budiyanto mengatakan, dalam pembangunan transportasi relatif cukup bagus dalam rangka memenuhi pengadaan sarana transportasi secara pisik/ kuantitas dan telah mampu mengintegrasikan tiketing untuk MRT – LRT – Transjakarta dengan harga tiket Rp 10.000 ( sepuluh ribu ) dan integrasi antara Tranjakarta dengan Jaklingko dengan harga tiket Rp 5000 dan telah mampu membangun fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum dan pejalan kaki yang cukup nyaman ( Halte, ruang tunggu dan Prasarana pejalan kaki yang memadai).
Pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai adalah mengatasi masalah kemacetan. Karena memang di kota – kota besar seperti DKI Jakarta sulit dan mahalnya harga tanah sehingga sulit untuk mewujudkan kapasitas jalan yang memadai atau mengakomodir perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang sulit di kendalikan. “Bahkan menurut Budiyanto ada program yang kontradiktif degan kebutuhan yang subtansi dimana kita kekurangan panjang dan lebar jalan (kapasitas jalan) namun sebagian malah dibuat revitalisasi untuk melebarkan trotoar,”ujar Budiyanto.
Ia katakan, dari satu aspek ada bagusnya juga untuk memberikan aksesibilitas ruang publik bagi pejalan kaki yang aman, nyaman bagi pengguna dan estitika namun tidak bisa menjawab dan menyelesaikan masalah kemacetan. Idealnya jalan untuk mendukung aktifitas kendaraan, orang dan barang mimal 12 sampai dengan 15 % luas wilayah namun data yang saya miliki kalau tidak salah baru 5 sampai dengan 6 % luas Wilayah.
Pembangunan yang sudah dilakukan untuk mendukung mengurai kemacetan hanya sebatas membangun Fly over dan Underpass. “Program lain adalah melakukan pembatasan lalu lintas dengan skema Three in One dan Ganjil – Genap yang ternyata belum mampu menjawab penanganan masalah kemacetan.
Dikatakan Budiyanto, Program pembatasan lalu lintas yang cukup efektif harusnya membuat program ERP ( Electemronic Road Pricing / jalan berbayar ) namun program yang direncanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang belum terwujud. Seandainya ERP (Electemronic Road Pricing / jalan berbayar ) dapat terwujud dapat digunakan untuk mengurai kemacetan secara maksimal, harga tiket disesuaikan dengan tingkat kemacetan. Hasil dari ERP ( Electemronic Road Pricing / jalan berbayar ) dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan dan pendukungnya.
“Kesimpulannya menurut hemat saya bahwa berkaitan dengan pengadaan sarana transportasi dan mengintegrasikan beberapa sarana transportasi relatif cukup bagus, berhasil mengintegrasikan secara pisik dan tiketingnya,”ungkapnya.
Menurut mantan Kasubdit Bin Gakkum Budiyanto untuk Pekerjaan Rumah (PR) yang belum dilaksanakan adalah penanganan masalah kemacetan. Program Ganjil – Genap untuk jangka pendek cukup efektif dapat menurunkan tingkat kemacetan kurang lebih 30 % namun untuk jangka panjang tidak akan efektif karena seiring dengan perkembangan waktu kendaraan akan bertambah terus dari satu sisi namun disisi lain penambahan panjang jalan relatif tidak ada karena harga tanah mahal dan sudah padat dengan bangunan perkantoran, rumah, dan fasilitas lainnya sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan jumlah kendaraan berdampak pada kemacetan.
Seharusnya dijawab dengan program ERP ( Ekectronic Road Pricing ) namun sampai sekarang belum terwujud. “Secara umum perkembangan dibidang transportasi sudah cukup bagus dibuktikan dengan adanya apresiasi dari lembaga dunia berkaitan dengan masalah Transportasi di DKI Jakarta,”tutup Budiyanto.
@Sadarudin