Presiden: Strategi Transisi Energi Indonesia & Pendanaannya

Presiden Joko Widodo (tengah, depan) berbicara dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong (ketiga dari kiri), saat sesi foto bersama KTT AZEC di Tokyo, Jepang, Senin (18/12/2023).
Presiden Joko Widodo (tengah, depan) berbicara dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong (ketiga dari kiri), saat sesi foto bersama KTT AZEC di Tokyo, Jepang, Senin (18/12/2023).

Jakarta|EGINDO.co Presiden Joko Widodo memaparkan strategi transisi energi Indonesia beserta skema pendanaannya berdasarkan panduan Asia Zero Emission Community (AZEC). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AZEC di Tokyo, Senin (18/12/2023).

Menurut Presiden, setiap negara memiliki strategi transisi energi yang unik dan berbeda karena disusun sesuai kondisi nasional. “Kami memiliki ‘Indonesian Way of Just Energy Transition’ melalui pengembangan energi baru terbarukan dan penguatan upaya dekarbonisasi,” ujarnya.

Kepala Negara menambahkan Indonesia sebagai negara hutan tropis terbesar ketiga dunia telah melakukan sejumlah hal terkait transisi energi. Mulai dari pengurangan emisi dengan menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta mengembangkan potensi mangrove untuk menyerap karbon.

Baca Juga :  Presiden Melantik Gubernur Sulsel Dan Kepala Otorita IKN

Karena itu, Kepala Negara berharap kerja sama AZEC terkait dekarbonisasi dan pendanaan yang inklusif. “Tujuannya untuk mengembangkan berbagai proyek carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS),” katanya.

Keduanya adalah teknologi untuk mencapai tingkat emisi nol persen atau net zero emission (NZE). Melalui CCU dan CCUS, gas karbondioksida dari bahan bakar fosil dapat ditangkap kembali untuk disimpan di bawah tanah.

Presiden lalu menjelaskan perkiraan kebutuhan pendanaan untuk transisi energi ASEAN yang mencapai USD29,4 triliun hingga tahun 2050. Karena itu, diperlukan upaya mencari sumber-sumber pendanaan berkelanjutan untuk membiayai program transisi energi.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki bermacam skema pembiayaan inovatif yang kredibel seperti sukuk dan obligasi hijau serta bursa karbon. “Sinergi pemerintah, swasta, dan perbankan adalah kunci dan harus jadi agen perubahan untuk mempercepat transisi energi,” ucapnya.

Baca Juga :  Utang Luar Negeri RI Nyaris Tembus Rp 6 Ribu Triliun

Sehingga, realisasi proyek prioritas untuk mendukung inisiatif pengurangan emisi dapat terus didorong. Di antaranya pembangkit listrik tenaga geothermal di Muara Laboh dan tempat pengolahan sampah akhir di Legok Nangka.

Sumber: rri.co.id/Sn

Bagikan :