Jakarta|EGINDO.co Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari layanan pemerintah.
“(Ini) arahan Bapak Presiden. Ketika saya dilantik menjadi MenPAN RB adalah bagaimana mendorong agar birokrasi ini berdampak,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020-2024, Selasa (11/7/2023).
Menurutnya, birokrasi yang berdampak memang sangat penting. Dia mencontohkan para peserta lokakarya yang datang dari luar Jakarta, jika tidak serius, tidak akan berhasil optimal.
“Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar datang rapat. Tetapi nanti akan bermamfaat,” kata Azwar Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi itu bercerita, dulu ia meminta stafnya untuk memberikan ringkasan hasil pertemuan. Ini berguna untuk membantunya mengambil kebijakan baru untuk memajukan Banyuwangi.
Hal itu juga diterapkannya kini di KemenPAN RB. Jika tidak berdampak kepada masyarakat, maka para ASN hanya akan lelah di perjalanan dinas dan membuat tumpukan laporan.
“Kepada teman-teman yang hari ini sedang Zoom di berbagai daerah seluruh Indonesia, harapan kami dalam waktu pendek. Teman-teman bisa mendengarkan dan mudah-mudahan bisa dilaporkan ke atasannya,” katanya.
KemenPAN RB mendorong birokrasi agar lebih lincah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aplikasi SP4N-LAPOR yang mengelola pengaduan pelayanan publik juga dapat berdampak dan cepat ditindaklanjuti.
“Karena kalau tidak rapat-rapat dari hotel ke hotel dengan biaya besar yang tidak berdampak. Tentu ini jauh dari target arahan Bapak Presiden supaya setiap rapat yang kami kerjakan akan segera dirasakan dampaknya,” kata Azwar Anas.
Sumber: rri.co.id/Sn