Paris | EGINDO.co – Ketika jaksa penuntut Prancis membidik bos Telegram Pavel Durov, mereka memiliki kartu truf untuk digunakan – undang-undang baru yang keras tanpa padanan internasional yang mengkriminalisasi para raksasa teknologi yang platformnya mengizinkan produk atau aktivitas ilegal.
Undang-undang yang disebut LOPMI, yang diberlakukan pada Januari 2023, telah menempatkan Prancis di garis depan sekelompok negara yang mengambil sikap lebih tegas terhadap situs web yang sarat kejahatan. Namun undang-undang tersebut masih sangat baru sehingga jaksa penuntut belum berhasil mendapatkan putusan.
Dengan undang-undang yang masih belum teruji di pengadilan, upaya perintis Prancis untuk mengadili tokoh-tokoh seperti Durov dapat menjadi bumerang jika para hakimnya menolak menghukum para bos teknologi atas dugaan kriminalitas di platform mereka.
Seorang hakim Prancis menempatkan Durov dalam penyelidikan formal bulan lalu, mendakwanya dengan berbagai kejahatan, termasuk pelanggaran tahun 2023: “Keterlibatan dalam administrasi platform daring untuk memungkinkan transaksi terlarang, dalam geng terorganisasi,” yang membawa hukuman maksimal 10 tahun dan denda €500.000 (US$556.300).
Berada dalam penyelidikan formal tidak menyiratkan rasa bersalah atau harus mengarah ke pengadilan, tetapi menunjukkan hakim berpikir ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. Investigasi dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum dikirim ke pengadilan atau dibatalkan.
Durov, yang dibebaskan dengan jaminan, membantah Telegram adalah “surga anarkis.” Telegram mengatakan “mematuhi hukum Uni Eropa,” dan bahwa “tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut.”
Dalam sebuah wawancara radio minggu lalu, Jaksa Paris Laure Beccuau memuji undang-undang tahun 2023 sebagai alat yang ampuh untuk memerangi kelompok kejahatan terorganisasi yang semakin banyak beroperasi secara daring. Undang-undang tersebut tampaknya unik. Delapan pengacara dan akademisi mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak mengetahui negara lain yang memiliki undang-undang serupa.
“Tidak ada kejahatan dalam hukum AS yang secara langsung serupa dengan itu dan tidak ada yang saya ketahui di dunia Barat,” kata Adam Hickey, mantan wakil asisten jaksa agung AS yang mendirikan program keamanan siber nasional Departemen Kehakiman (DOJ).
Hickey, yang sekarang bekerja di firma hukum AS Mayer Brown, mengatakan jaksa AS dapat mendakwa bos perusahaan teknologi sebagai “rekan konspirator atau pembantu dan pendukung kejahatan yang dilakukan oleh pengguna” tetapi hanya jika ada bukti bahwa “operator bermaksud agar penggunanya terlibat, dan dirinya sendiri memfasilitasi kegiatan kriminal.”
Ia mengutip vonis tahun 2015 terhadap Ross Ulbricht, yang situs web Silk Road-nya menjadi tempat penjualan narkoba. Jaksa AS berpendapat Ulbricht “sengaja mengoperasikan Silk Road sebagai pasar kriminal daring … di luar jangkauan penegak hukum,” menurut DOJ. Ulbricht dijatuhi hukuman seumur hidup.
Timothy Howard, mantan jaksa federal AS yang memenjarakan Ulbricht, “skeptis” Durov dapat dihukum di Amerika Serikat tanpa bukti bahwa ia mengetahui kejahatan di Telegram, dan secara aktif memfasilitasinya – terutama mengingat basis pengguna Telegram yang luas dan sebagian besar taat hukum.
“Berdasarkan pengalaman saya dengan sistem hukum AS,” katanya, undang-undang Prancis tersebut tampak sebagai “teori yang agresif”.
Michel Séjean, seorang profesor hukum siber Prancis, mengatakan undang-undang yang lebih ketat di Prancis muncul setelah pihak berwenang merasa jengkel dengan perusahaan seperti Telegram.
“Itu bukan senjata nuklir,” katanya. “Itu senjata untuk mencegah Anda menjadi tidak berdaya saat berhadapan dengan platform yang tidak bekerja sama.”
Hukum Yang Lebih Ketat
Undang-undang tahun 2023 ini berawal dari buku putih kementerian dalam negeri Prancis tahun 2020, yang menyerukan investasi besar dalam teknologi untuk mengatasi ancaman siber yang terus meningkat.
Undang-undang serupa kemudian disahkan pada November 2023, yang mencakup tindakan untuk melakukan geolokasi secara real-time terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan serius dengan mengaktifkan perangkat mereka dari jarak jauh. Usulan untuk mengaktifkan kamera dan corong perangkat mereka sehingga penyidik ​​dapat menonton atau mendengarkan ditolak oleh Dewan Konstitusi Prancis.
Undang-undang baru ini telah memberi Prancis beberapa alat terberat di dunia untuk menangani kejahatan dunia maya, dengan buktinya adalah penangkapan Durov di tanah Prancis, kata Sadry Porlon, seorang pengacara Prancis yang mengkhususkan diri dalam hukum teknologi komunikasi.
Tom Holt, seorang profesor kejahatan dunia maya di Universitas Negeri Michigan, mengatakan LOPMI “merupakan alat yang berpotensi kuat dan efektif jika digunakan dengan benar,” khususnya dalam penyelidikan terhadap gambar pelecehan seksual anak, perdagangan kartu kredit, dan serangan penolakan layanan terdistribusi, yang menargetkan bisnis atau pemerintah.
Berbekal kewenangan legislatif baru, unit kejahatan dunia maya J3 yang ambisius di kantor kejaksaan Paris, yang mengawasi penyelidikan Durov, kini terlibat dalam beberapa kasus paling terkenal di Prancis.
Pada bulan Juni, unit J3 menutup Coco, sebuah forum obrolan anonim yang terlibat dalam lebih dari 23.000 proses hukum sejak 2021 untuk kejahatan termasuk prostitusi, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Coco memainkan peran utama dalam persidangan terkini yang menggemparkan Prancis.
Dominique Pelicot, 71, dituduh merekrut puluhan pria di Coco untuk memperkosa istrinya, yang telah dilumpuhkannya dengan narkoba. Pelicot, yang diperkirakan akan bersaksi minggu ini, telah mengakui kesalahannya, sementara 50 pria lainnya diadili atas tuduhan pemerkosaan.
Pemilik Coco, Isaac Steidel, diduga melakukan kejahatan serupa dengan Durov: “Penyediaan platform daring untuk memungkinkan transaksi terlarang oleh geng terorganisasi.”
Pengacara Steidel, Julien Zanatta, menolak berkomentar.
Sumber : CNA/SL