Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyoroti masih adanya birokrasi yang panjang, lamban, dan tidak efisien.
Menurut Presiden, birokrasi seharusnya menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, prosedur yang terlalu rumit justru berpotensi menghambat pengambilan keputusan serta memperlambat masyarakat dan dunia usaha memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus membangun tata kelola yang lebih sederhana dan responsif. Aparatur negara, kata dia, tidak boleh menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.
Sorotan tersebut memiliki kaitan erat dengan agenda penguatan ekonomi. Birokrasi yang lebih ramping dan efektif dinilai dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat perizinan, meningkatkan kepastian usaha, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Hal serupa sebelumnya menjadi perhatian pemerintah dalam agenda ekonomi nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut penyederhanaan regulasi dan deregulasi sektor riil diperlukan untuk memangkas hambatan perizinan serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Dorong Dunia Usaha Bergerak Lebih Cepat
Bagi sektor swasta, kepastian regulasi dan kecepatan pelayanan pemerintah merupakan bagian penting dalam menentukan keputusan investasi. Proses perizinan yang panjang dapat meningkatkan biaya usaha dan menunda ekspansi perusahaan.
Karena itu, pembenahan birokrasi bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan langsung dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan setiap regulasi memberikan kepastian sekaligus tidak menciptakan beban baru bagi pelaku usaha.
Dalam konteks tersebut, kebijakan penyederhanaan ekspor dan regulasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Pemerintah sebelumnya menargetkan peningkatan ekspor sebagai salah satu penopang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Prabowo menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen pada akhir 2026. Target tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, mulai dari konsumsi domestik, investasi, industri pengolahan, hingga ekspor.
Efisiensi birokrasi menjadi semakin penting ketika pemerintah berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Regulasi yang sederhana dan pelayanan publik yang cepat dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan secara lebih pasti.
Pemberitaan CNBC Indonesia juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai persoalan birokrasi yang berbelit serta pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Bloomberg Technoz melaporkan bahwa Presiden menegaskan komitmen untuk memberantas birokrasi yang tidak efisien sekaligus penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Reformasi Birokrasi dan Daya Saing
Pembenahan birokrasi pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada pemangkasan prosedur administratif. Reformasi perlu diarahkan pada terciptanya pemerintahan yang mampu bekerja cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Jika agenda tersebut berjalan konsisten, efisiensi pemerintahan dapat menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pesan utama Presiden dalam pidato tersebut pun menjadi jelas: birokrasi harus hadir sebagai penggerak pembangunan, bukan menjadi penghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. (Sn)