Prabowo Siapkan Suntikan Rp14 Triliun untuk Daerah

Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto

Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto merencanakan setiap provinsi memperoleh tambahan Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten/kota mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar.

Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan daerah, menggerakkan perekonomian lokal, serta membantu pemerintah daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran. Dana tambahan itu direncanakan bersumber dari hasil efisiensi belanja barang dan jasa kementerian serta lembaga pemerintah.

Prabowo menyebutkan, dari total belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp1.200 triliun, terdapat potensi penghematan hingga Rp400 triliun melalui pemberantasan praktik penggelembungan harga (mark-up) dan pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan perhitungan awal, alokasi tambahan untuk 38 provinsi mencapai Rp3,8 triliun. Sementara itu, kebutuhan bagi sekitar 514 kabupaten/kota diperkirakan mencapai Rp10,3 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan diproyeksikan menembus Rp14 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih mengkaji mekanisme penyaluran dana tersebut, termasuk kemungkinan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) atau mekanisme khusus lainnya. Pemerintah memastikan dana tambahan wajib tercatat dalam APBD dan digunakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran sangat dibutuhkan, terutama oleh daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas karena sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, bahkan melebihi 50 persen.

Meski demikian, kalangan ekonom mengingatkan agar penyaluran dana dilakukan secara cermat dan bertahap. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keterbatasan waktu hingga akhir tahun berpotensi membuat anggaran tidak terserap optimal atau justru mengendap di kas daerah.

Ia menyarankan agar dana tambahan diprioritaskan untuk kegiatan yang cepat dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, irigasi, rehabilitasi sekolah, fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal.

Pemerintah diharapkan segera merampungkan aturan teknis penyaluran agar kebijakan tersebut tidak sekadar menambah anggaran daerah, tetapi benar-benar mendorong pembangunan, membuka aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas penggunaan anggaran, transparansi, serta ketepatan sasaran menjadi kunci agar suntikan fiskal ini memberikan dampak nyata bagi daerah dan rakyat. (Sn)

Scroll to Top