Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerahasiaan data masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Ia memastikan informasi yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) murni dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan nasional, bukan sebagai sarana melacak kekayaan pribadi atau mengejar kewajiban perpustakaan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara sewaktu membacakan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, langkah ini diambil guna mengikis kekhawatiran publik sehingga masyarakat dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada para petugas pencacah di lapangan.
Saat ini, ajang pembaharuan data ekonomi berskala nasional tersebut tengah memasuki fase krusial. Seperti dilansir Antara, BPS mengerahkan tak kurang dari 251 ribu petugas enumerator yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pelaksanaan pemutakhiran data lapangan ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa keterbaruan data statistik statistik terpadu sangat menentukan kualitas tata kelola negara. Keandalan hasil sensus menjadi pijakan utama dalam memetakan arah kebijakan ekonomi, menentukan target postur APBN agar semakin presisi, serta menjamin distribusi program perlindungan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (Sn)