Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses perizinan usaha di Indonesia saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Di hadapan para menteri kabinet serta anggota dewan, Prabowo menyoroti birokrasi yang dinilai masih berbelit dan belum mampu mendukung percepatan investasi nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan sistem perizinan Indonesia dengan Malaysia yang dianggap lebih cepat dan efisien dalam melayani investor. Ia menilai kondisi tersebut menjadi hambatan serius bagi upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan industrialisasi nasional.
Menurut Prabowo, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik arus investasi global. Ia menegaskan bahwa investor membutuhkan kepastian hukum dan proses administrasi yang cepat, bukan prosedur panjang yang justru memperlambat realisasi usaha.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut juga menjadi momentum penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 secara langsung oleh Presiden. Kehadiran Prabowo dalam sidang paripurna disebut sebagai langkah untuk memperkuat sinergi pemerintah dan parlemen dalam menjaga arah ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Sejumlah media nasional turut menyoroti pidato Prabowo tersebut. detikcom melaporkan bahwa Presiden ingin memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menyatukan kekuatan politik dan ekonomi bangsa. Sementara ANTARA News menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden menjadi sinyal kuat pemerintah dalam mengawal agenda reformasi ekonomi dan investasi nasional. (Sn)