Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menegaskan kembali komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari agenda Presiden Prabowo Subianto yang mengundang sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dirancang sebagai forum dialog strategis antara Presiden dan kalangan akademisi, khususnya dari bidang sosial dan humaniora. Dalam kesempatan itu, Presiden dijadwalkan memaparkan pandangannya mengenai kondisi terkini nasional dan global, sekaligus menyampaikan arah kebijakan serta agenda pembangunan jangka menengah dan panjang yang tengah disiapkan pemerintah.
Prasetyo menuturkan, rangkaian kegiatan Presiden dalam beberapa hari terakhir yang banyak bersentuhan dengan dunia pendidikan menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah. Pendidikan diposisikan sebagai fondasi penting untuk mendukung berbagai target strategis, termasuk swasembada pangan, swasembada energi, serta visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Selain isu strategis pembangunan, Presiden juga akan menyoroti tantangan struktural di sektor pendidikan tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan tenaga medis, di mana Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan sekitar 100 ribu dokter. Pemerintah menilai percepatan pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peran aktif perguruan tinggi, terutama fakultas kedokteran.
Di sisi lain, peningkatan kualitas universitas turut menjadi perhatian, baik dari aspek sumber daya pengajar, sarana dan prasarana, maupun tata kelola pembiayaan. Pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk menekan biaya operasional perguruan tinggi negeri, agar peningkatan mutu pendidikan tidak berujung pada beban finansial yang semakin berat bagi mahasiswa dan masyarakat.
Prasetyo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, pendidikan tinggi harus mampu berkembang secara berkelanjutan, berkualitas, dan tetap inklusif dari sisi pembiayaan.
Meski memiliki agenda yang strategis, pertemuan antara Presiden dan para pimpinan perguruan tinggi tersebut dilaksanakan secara tertutup, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang mendalam dan konstruktif antara pemerintah dan komunitas akademik. (Sn)