Jakarta | EGINDO.com – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik berdampak negatif pada masyarakat kelas bawah, sedangkan masyarakat kelas atas masih bertahan. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, akan paling berdampak pada masyarakat kelas bawah dibandingkan kelas atas.
Hal itu sejalan dengan Laporan Seri Analisis Makroekonommi Indonesia Economic Outlook 2025 oleh LPEM FEB UI, yang dikutip EGINDO.com pada Selasa (19/11/2024) menyebutkan, ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% memberikan beban lebih berat bagi rumah tangga miskin karena poin persentase yang lebih tinggi. Hal itu bila membandingkan antara tahun 2022-2023 dengan 2020-2021, kenaikan PPN dari 10% jadi 11%, menambah beban rumah tangga miskin 20% terbawah dengan beban kenaikan sebesar 0,71%.
Kemudian dalam lapran itu disebutkan juga dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11% tersebut kepada 20% rumah tangga kaya, hanya menambah beban kenaikan sebesar 0,55%. Dalam laporan itu ditulis bahwa kenaikan beban PPN terasa paling berat pada rumah tangga miskin di kelompok persentil 20-22, dengan peningkatan beban sebesar 0,91% poin persentase.
Sementara itu Dr. Ahmad Ramadhan Lubis, M.Si pengamat ekonomi makro di Medan kepada EGINDO.com pada Senin (18/11/2024) mengatakan dampak kenaikan tarif PPN bersifat regresif, secara khusus pada kelompok masyarakat menengah ke bawah akan mengalami dampak paling besar.
Dijelaskan Ahmad Ramadhan Lubis ketika dinaikkan PPN maka dampak pertama yang terjadi adalah menurunkan konsumsi masyarakat, daya beli melemah. “Harus diingat, saat ini juga daya beli masyarakat melemah hal itu bisa dilihat harga-harga barang stabil dan cenderung turun akan tetapi pembeli sepi,” katanya memberi contoh.
Kedua, bila menghantam konsumsi masyarakat yang terus menurun maka dampaknya meningkatkan jumlah penduduk miskin dan masyarakat kelas menengah ikut turun kelas menjadi masyarakat miskin.@
Bs/fd/timEGINDO.com