Jakarta|EGINDO.co Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta pemerintah memastikan kebijakan ekspor sawit satu pintu tidak mengurangi pendapatan maupun posisi tawar petani swadaya. Organisasi tersebut menilai sentralisasi ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) harus dibarengi aturan yang transparan dan mekanisme perlindungan harga di tingkat petani.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan perhatian terhadap petani menjadi penting karena sebagian besar perkebunan sawit Indonesia melibatkan pekebun swadaya yang memiliki posisi relatif lemah dalam rantai perdagangan.
Menurutnya, kebijakan penataan ekspor memang dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola perdagangan dan menekan potensi kebocoran devisa. Namun, penerapannya jangan sampai menimbulkan biaya atau mata rantai baru yang pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui penurunan harga tandan buah segar (TBS). Kekhawatiran serupa sebelumnya juga disampaikan POPSI terkait pentingnya transparansi perhitungan harga dan mekanisme pengawasan.
“Petani swadaya sudah lama berada di ujung rantai pasok yang paling lemah posisi tawarnya. Kalau ekspor sawit dipusatkan tanpa ada jaminan standar harga dan tata kelola yang adil, yang paling dulu terdampak adalah petani,” ujar Darto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Darto menambahkan, POPSI tidak mempersoalkan upaya pemerintah memperbaiki sistem ekspor. Namun, pelaksanaan kebijakan harus memastikan manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada pelaku perdagangan dan lembaga pengelola ekspor.
Tata Kelola Harus Transparan
POPSI mendorong pemerintah menetapkan standar tata kelola yang jelas sebelum DSI menjalankan peran sebagai agen penjual tunggal. Mekanisme tersebut, menurut organisasi petani, perlu dilengkapi dengan akuntabilitas publik, keterbukaan data, serta pengawasan independen.
Sorotan tersebut sejalan dengan pemberitaan ANTARA yang mencatat kekhawatiran POPSI bahwa tambahan biaya pada tingkat ekspor berpotensi diteruskan sepanjang rantai pasok hingga memengaruhi harga TBS yang diterima petani.
Di sisi lain, SINDOnews melaporkan bahwa POPSI bersama organisasi lingkungan Satya Bumi juga meminta pemerintah dan DSI memperjelas skema, peran, serta tahapan penerapan ekspor satu pintu sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
Bagi POPSI, kepastian mengenai mekanisme harga menjadi salah satu faktor utama. Tanpa pengawasan yang kuat, sentralisasi ekspor dikhawatirkan justru menciptakan konsentrasi kewenangan baru dalam perdagangan sawit.
Petani Menjadi Perhatian Utama
Darto menyebut sekitar 40 persen perkebunan sawit nasional merupakan kebun swadaya. Dengan jumlah pekebun yang mencapai sekitar 2,5 juta orang dan mengelola sekitar 6,5 juta hektare lahan, perubahan mekanisme perdagangan ekspor berpotensi memberikan dampak luas terhadap ekonomi masyarakat perkebunan.
Karena itu, POPSI meminta pemerintah menempatkan perlindungan petani sebagai bagian dari indikator keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu. Selain meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola perdagangan, kebijakan tersebut dinilai harus mampu memastikan harga yang diterima petani tetap kompetitif.
Dengan demikian, pembentukan DSI diharapkan bukan sekadar mengubah jalur ekspor, tetapi juga menghasilkan sistem perdagangan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh mata rantai industri sawit, termasuk jutaan petani swadaya. (Sn)