Beijing | EGINDO.co – Beijing mengatakan pada Senin (20 Mei) bahwa politik dalam negeri Taiwan tidak mengubah “fakta” bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan memperingatkan bahwa upaya menuju kemerdekaan pulau itu adalah “jalan buntu” setelah negara itu melantik Presiden baru Lai Ching-te .
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah lama mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menguasai pulau itu.
Mereka menggambarkan Lai sebagai “separatis berbahaya” karena komentarnya di masa lalu mengenai kemerdekaan Taiwan – sebuah retorika yang ia moderat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketika ditanya tentang pelantikannya pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan adalah “jalan buntu”.
“Tidak peduli dengan kedok atau bendera apa pun, upaya untuk mencapai kemerdekaan dan pemisahan diri Taiwan pasti akan gagal,” tambahnya.
“Tidak peduli bagaimana situasi politik internal di Taiwan berubah, hal itu tidak akan mengubah fakta sejarah dan hukum bahwa kedua sisi selat itu milik satu Tiongkok,” Wang memperingatkan.
“Hari penyatuan penuh Tiongkok pada akhirnya akan tiba.”
Saat Lai mulai menjabat, media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa Beijing telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga perusahaan pertahanan AS atas penjualan senjata mereka ke Taipei.
Meskipun Amerika Serikat secara resmi mengakui Beijing, mereka adalah mitra utama dan pemasok senjata bagi Taipei.
Wang pada hari Senin menuduh “beberapa politisi di sejumlah kecil negara” terlibat dalam “manipulasi politik… mengenai masalah Taiwan, dan sangat mencampuri politik dalam negeri Tiongkok”.
Jaringan media sosial Tiongkok, Weibo, juga memblokir tagar yang merujuk pada pelantikan tersebut, sehingga mencegah tagar tersebut menjadi tren di platform yang digunakan oleh ratusan juta orang di Tiongkok.
Dalam pidato pelantikannya, Lai secara langsung menyampaikan ancaman perang setelah bertahun-tahun meningkatnya tekanan dari Tiongkok untuk membawa Taiwan di bawah kekuasaan daratan.
Lai mengatakan “era kejayaan demokrasi Taiwan telah tiba” dan berterima kasih kepada masyarakat karena “menolak terpengaruh oleh kekuatan eksternal, karena dengan tegas membela demokrasi”.
Kantor Urusan Taiwan di Beijing – yang mengelola hubungan dengan pulau itu – mengecam pidato Lai sebagai mengirimkan “sinyal berbahaya”, kantor berita negara Xinhua melaporkan.
Juru bicara kantor tersebut, Chen Binhua, mengatakan pernyataan Lai “dengan ceroboh menganjurkan separatisme, menghasut konfrontasi lintas selat dan mengupayakan kemerdekaan dengan mengandalkan dukungan asing dan dengan kekerasan”.
Dia kemudian menuduh Lai mengabaikan “aspirasi publik arus utama Taiwan…untuk perdamaian dan pembangunan”.
Sumber : CNA/SL