Bangkok | EGINDO.co – Polisi Thailand telah membongkar jaringan besar yang secara ilegal membantu orang asing, sebagian besar warga Rusia, untuk tinggal di Thailand dalam jangka panjang melalui penggunaan perusahaan yang ditunjuk atau perusahaan cangkang, kata pejabat pada hari Jumat (31 Mei).
Polisi mengatakan seorang wanita Rusia berusia 45 tahun yang datang ke Thailand pada tahun 2012 mengoperasikan skema tersebut dengan seorang wanita Thailand yang terdaftar sebagai eksekutif atau pemegang saham di lebih dari 270 perusahaan di provinsi selatan Phuket.
Orang asing dapat menjalankan bisnis di Thailand, tetapi harus berupa usaha patungan dengan mitra Thailand kecuali dalam kasus tertentu, dan mereka tidak dapat memiliki lebih dari 49 persen untuk melindungi daya saing lokal.
Para terdakwa menawarkan layanan di mana orang asing dapat terdaftar sebagai pemegang saham bisnis dengan mitra Thailand atau dipekerjakan oleh perusahaan cangkang milik warga Thailand untuk mendapatkan izin kerja, kata Puttidej Bunkrapue, komandan Divisi Penindakan Kejahatan Ekonomi kepolisian.
Sebanyak 98 orang asing, termasuk 68 warga Rusia, telah dituduh menjalankan bisnis tanpa izin, yang dapat dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda 1 juta baht (US$27.000), kata polisi. Selain itu, 37 warga Thailand dituduh melakukan pelanggaran yang terkait dengan jaringan tersebut.
Para pejabat mengatakan jaringan tersebut kemungkinan telah beroperasi sejak 2016, tetapi telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah pelanggannya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Setidaknya 50 orang asing telah didakwa secara resmi hingga Jumat, kata kepala penyelidik Krit Woratat.
Phuket adalah tujuan wisata utama dan sangat populer di kalangan warga Rusia. Polisi mengatakan lebih dari 90.000 warga Rusia tiba di provinsi tersebut dari 2019 hingga awal 2024.
Mereka mengatakan juga telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah pendaftaran perusahaan oleh warga Rusia di Phuket. Lebih dari 1.600 perusahaan telah didaftarkan dengan nama Rusia dari tahun 2023 hingga awal tahun 2024, dibandingkan dengan sekitar 30 perusahaan per tahun pada tahun 2016 hingga 2022, kata mereka.
Sumber : CNA/SL