Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pengalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari BPI Danantara ke bawah kendali Kementerian Keuangan hingga kini belum terealisasi, meskipun persetujuan di tingkat pimpinan telah diberikan. Ia mengindikasikan adanya kendala administratif dan birokrasi yang membuat implementasi kebijakan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Menurut Purbaya, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proses tersebut dengan target penyelesaian dalam tahun berjalan. Ke depan, PNM direncanakan menjadi ujung tombak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat dan terpusat di bawah otoritas fiskal. Dengan skema ini, pemerintah diharapkan memiliki kendali yang lebih kuat terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya beban subsidi bunga KUR yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sekitar Rp40 triliun per tahun. Menurutnya, alokasi tersebut selama ini belum menunjukkan dampak optimal karena hasil akhirnya sulit diukur secara jelas. Oleh sebab itu, pemerintah mempertimbangkan perubahan mekanisme, yakni dengan menempatkan dana secara langsung pada lembaga yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan agar dapat dikelola secara bergulir.
Dengan pendekatan tersebut, dalam jangka menengah dana subsidi berpotensi berkembang menjadi modal yang signifikan. Purbaya bahkan memperkirakan akumulasi dana dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun, yang pada akhirnya bisa memperkuat kapasitas pembiayaan nasional.
Sejumlah analis menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya reformasi penyaluran kredit bersubsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Laporan Bisnis Indonesia dan Kontan juga menyoroti pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam distribusi KUR, mengingat perannya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. (Sn)