Bangkok | EGINDO.co – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (29 September) memaparkan agenda kebijakan pemerintahnya kepada parlemen, dengan fokus pada tindakan segera untuk memulihkan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut.
Kebijakan Anutin mencakup langkah-langkah untuk mengurangi biaya hidup, mengatasi utang rumah tangga, dan mendorong pariwisata domestik. Thailand kini berjuang menghadapi tarif Amerika Serikat, utang rumah tangga yang tinggi, konsumsi yang lemah, dan melonjaknya nilai tukar baht.
“Dengan waktu yang terbatas dan anggaran yang belum disiapkan oleh pemerintah ini, serta sebagai pemerintahan minoritas, pemerintah harus segera mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa ini,” ujarnya kepada parlemen.
Di antara langkah-langkah ekonomi tersebut, pemerintah akan membantu individu dengan utang tidak melebihi 100.000 baht (US$3.103) dan menyediakan likuiditas hingga 1 juta baht untuk usaha kecil, ujarnya.
Pada hari Jumat, pemerintah juga mengumumkan rencana peluncuran skema pembayaran bersama sebesar 47 miliar baht (US$1,46 miliar), di mana pemerintah akan mensubsidi hingga 60 persen biaya pembelian makanan dan barang konsumsi tertentu oleh warga negara Thailand yang memenuhi syarat.
Prioritas lainnya termasuk penyelesaian sengketa dengan Kamboja secara damai, pemberantasan perjudian ilegal, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui penggunaan sistem peringatan dini, ujar Anutin.
Pemerintahan Anutin memiliki waktu terbatas untuk menerapkan langkah-langkahnya. Perdana Menteri pekan lalu mengumumkan rencananya untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari, yang akan mengarah pada pemilihan umum pada bulan Maret atau awal April.
Mayoritas warga Thailand belum menentukan siapa perdana menteri pilihan mereka, tetapi dukungan untuk Anutin melonjak menjadi 20,4 persen dari 9,6 persen sebelumnya.
Ia tertinggal dari pemimpin oposisi utama Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, yang memperoleh 22,8 persen, menurut survei oleh Institut Administrasi Pembangunan Nasional yang diterbitkan pada hari Minggu.
Setelah tertinggal dari negara-negara tetangga dengan pertumbuhan 2,5 persen pada tahun 2024, perekonomian diproyeksikan tumbuh sebesar 1,8 persen hingga 2,3 persen tahun ini, menurut badan perencanaan negara, dengan perlambatan diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun 2025 akibat tarif AS.
Sumber : CNA/SL