Beijing | EGINDO.co – Partai Komunis China pada Kamis (27 Juni) memecat mantan menteri pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe atas “pelanggaran disiplin serius”, sebuah eufemisme untuk korupsi, seperti dilaporkan oleh agensi berita negara Xinhua.
Li diduga menerima “jumlah besar uang” sebagai suap dan juga memberi suap kepada orang lain. Investigasi menemukan bahwa ia “tidak memenuhi tanggung jawab politik” dan “mencari keuntungan personal untuk dirinya dan orang lain,” demikian laporan tersebut mengutip Komite Pusat Partai Komunis yang memerintahkan penyelidikan.
“Sebagai kader senior partai dan tentara, Li Shangfu mengkhianati misi aslinya … mengkhianati kepercayaan Komite Pusat Partai dan Komisi Militer Pusat … dan menyebabkan kerusakan besar terhadap perjuangan partai dan pertahanan nasional,” demikian isi laporan tersebut.
Li, yang secara misterius dikeluarkan dari jabatan menteri pertahanan tanpa penjelasan pada bulan Oktober lalu setelah hanya tujuh bulan menjabat, sebelumnya telah diselidiki atas dugaan korupsi dalam pengadaan militer.
Ini adalah kali pertama China secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Li sedang diselidiki, serta rincian tentang sifat kejahatannya.
Kampanye anti-korupsi yang luas telah dilakukan di militer China sejak tahun lalu, dengan 11 jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan sejumlah eksekutif industri pertahanan dirgantara dipecat dari badan legislatif nasional.
Wei, pendahulu Li, menghilang dari pandangan publik sejak digantikan pada Maret lalu selama reshuffle kabinet yang direncanakan. Dia menjabat sebagai menteri pertahanan dari 2018 hingga 2023 dan kepala Pasukan Roket PLA dari 2015 hingga 2017.
Investigasi terhadap Wei pada September tahun lalu menemukan bahwa dia menerima “jumlah besar uang dan barang berharga” sebagai suap dan “membantu orang lain memperoleh keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel,” Xinhua melaporkan.
Keputusan untuk mencabut keanggotaan partai keduanya disetujui pada Kamis oleh Politburo tujuh anggota, puncak kekuasaan Partai Komunis. Politburo juga mentransfer kedua kasus mereka ke jaksa militer.
Sumber : CNA/SL