Bangkok | EGINDO.co – Pemimpin Partai Progresif Move Forward Thailand Pita Limjaroenrat gagal pada hari Kamis (13/7) dalam upaya awal untuk menjadi perdana menteri berikutnya setelah ia digagalkan dalam pemungutan suara di parlemen yang berisiko tinggi.
Pita, 42 tahun, merupakan kandidat tunggal dalam pemilihan perdana menteri, namun tidak dapat memperoleh persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota parlemen yang terdiri dari 500 anggota parlemen dan 249 senator.
Move Forward memenangkan pemilihan umum pada tanggal 14 Mei dan membentuk koalisi dengan tujuh sekutu. Bersama-sama, mereka memiliki 312 kursi di DPR yang beranggotakan 500 orang.
Untuk menjadi perdana menteri, Pita harus disetujui oleh setidaknya 375 anggota parlemen, namun ia hanya berhasil mendapatkan 324 suara pada hari Kamis.
Sebanyak 705 orang memberikan suara mereka, termasuk 182 anggota parlemen yang memberikan suara tidak setuju dan 199 lainnya abstain.
“Mengenai hasil pemungutan suara, saya harus mengatakan bahwa kami menerimanya tetapi kami tidak akan menyerah,” kata Pita setelah pemungutan suara.
“Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan meluangkan waktu untuk menyusun strategi bagaimana mengkonsolidasikan suara untuk putaran berikutnya.”
Pemungutan suara dimulai sekitar pukul 16.00 waktu setempat dan berlangsung selama lebih dari dua jam. Pemungutan suara dilakukan setelah perdebatan selama beberapa jam, yang sebagian besar berpusat pada kebijakan Move Forward untuk mengamandemen undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.
Pita menjelaskan bahwa amandemen tersebut untuk mencegah hukum digunakan sebagai alat politik.
Pasal 112 KUHP Thailand, yang juga dikenal sebagai hukum lese-majeste, menetapkan bahwa siapa pun yang memfitnah, menghina, atau mengancam raja, ratu, ahli waris, atau bupati akan dihukum dengan hukuman penjara tiga hingga lima belas tahun – hukuman yang sama dengan pembunuhan tidak disengaja.
Ratusan aktivis politik termasuk anak-anak telah dituntut dengan undang-undang tersebut sejak tahun 2020.
Menurut Pita, pihaknya tidak berencana untuk mengubah kebijakannya terkait undang-undang tersebut.
“Tetap sama, seperti apa yang telah kami janjikan kepada rakyat,” katanya setelah pemungutan suara di parlemen.
Karena pemilihan perdana menteri tidak berhasil, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat harus berkumpul kembali untuk melakukan pemungutan suara. Tanggalnya belum ditentukan.
Dalam situasi di mana tidak ada kandidat perdana menteri yang dapat ditunjuk karena alasan apa pun, setidaknya setengah dari seluruh anggota parlemen dapat meminta Majelis Nasional untuk memulai proses yang dapat memungkinkan “perdana menteri dari luar”.
Pemungutan suara pada hari Kamis merupakan ujian kritis terhadap pengaruh politik Pita dan mengukur oposisi terhadap agenda anti-kemapanan partainya, yang juga mencakup menyingkirkan militer dari politik dan membatasi monopoli bisnis.
Kekalahannya merupakan pukulan terbaru dalam dua hari yang panas bagi Pita yang berpendidikan di Amerika Serikat, yang melihat dua pengaduan hukum terhadapnya mendapatkan momentum menjelang pemungutan suara, termasuk rekomendasi untuk mendiskualifikasinya, yang mendorong ratusan demonstran untuk berkumpul dan memperingatkan akan adanya upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menjauhkan Move Forward dari kekuasaan.
Tekad Pita untuk mengejar agenda partainya telah membuatnya berselisih dengan kelompok konservatif dan keluarga-keluarga kaya yang telah mendominasi politik Thailand selama beberapa dekade, dan telah diperkirakan akan mencoba menggagalkannya di parlemen.
Sumber : CNA/SL