Bandung|EGINDO.co Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang semester I 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 6.727 pekerja kehilangan pekerjaan pada periode Januari hingga Juni 2026, mencerminkan masih besarnya tekanan yang dihadapi sektor industri nasional.
Tingginya angka PHK tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan ekspor yang menjadi penopang utama industri manufaktur di Jawa Barat. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta menurunnya daya beli konsumen di negara tujuan ekspor membuat banyak perusahaan mengalami penurunan pesanan sehingga memilih melakukan efisiensi operasional.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Firman Desa, mengatakan tekanan terhadap dunia industri bukanlah persoalan baru. Menurutnya, sektor manufaktur belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, kemudian kembali menghadapi dampak berkepanjangan dari perang Rusia–Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang memengaruhi aktivitas perdagangan internasional.
“Kondisi industri sebenarnya sudah tidak baik sejak pandemi Covid-19. Setelah pandemi muncul perang Rusia-Ukraina, kemudian konflik di Timur Tengah. Dampaknya sistemik terhadap order karena daya beli masyarakat Eropa dan Amerika menurun, sehingga pesanan ke industri kita ikut berkurang,” ujar Firman, Selasa (4/8/2026).
Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan mengurangi kapasitas produksi dan menekan biaya operasional sebagai langkah mempertahankan keberlangsungan usaha. Efisiensi dilakukan secara bertahap sebelum mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
Dari sisi makroekonomi, Bank Indonesia (BI) sebelumnya menilai ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat aktivitas perdagangan luar negeri masih menghadapi fluktuasi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia. Kondisi ini turut memengaruhi industri manufaktur yang bergantung pada pasar ekspor, khususnya sektor tekstil, alas kaki, elektronik, dan otomotif.
Pelaku industri berharap pemerintah memperkuat daya saing manufaktur melalui perluasan pasar ekspor, peningkatan efisiensi logistik, stabilitas harga energi industri, serta insentif investasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor manufaktur yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat sekaligus penyerap jutaan tenaga kerja.
Di tengah tantangan global yang belum mereda, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku industri menjadi kunci agar aktivitas produksi tetap terjaga, investasi tidak melambat, serta risiko gelombang PHK yang lebih luas dapat diminimalkan. (Sn)