Medan | EGINDO.co – Petani mengaku masih kesulitan dalam mendapatkan pasokan pupuk subsidi dari Pemerintah. Sejumlah petani mengeluh sulitnya mendapatkan Pupuk Subsidi dari Pemerintah dan tidak paham mengapa menjadi sulit.
Tidak seperti diberitakan di media bahwa pupuk Subsidi dari Pemerintah tersedia pada sejumlah daerah di Indonesia. Faktanya tidak demikian, sejumlah daerah tingkat dua di Provinsi Sumatera Utara para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemerintah.
Sementara itu sebelumnya, Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengatakan akan menambah stok pupuk subsidi dan non subsidi untuk kebutuhan produksi petani. Tidak kurang pupuk buat petani dan bahkan katanya bahwa produksi pupuk saat ini mengalami kelebihan stok mencapai 600 ribu ton.
Stok tersebut menurutnya cukup untuk menambah kebutuhan pupuk petani. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi nasional, Kementan bersama Pupuk Indonesia akan menambah alokasi pupuk subsidi dan nonsubsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
Arief mengatakan adapun, stok pupuk bersubsidi yang saat ini tersedia sebanyak 851.297 ton. Stok per tanggal 10 Oktober 2023 atau setara dengan 246 persen atau dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 345.998 ton, dimana urea sebanyak 507.399 ton, NPK 338.943 ton dan NPK kakao 4.995 ton.
Menurut para petani banyak hal yang menjadi hambatan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah persyaratanya yang dianggap sulit. Selain itu, persoalan data penerima juga dianggap tidak selalu tepat sasaran.
Katanya pupuk subsidi masih harus pakai kartu tani, sementara tidak semua punya kartu tani, dan tidak terdata di kartu tani. Terbatasnya, jenis dan jumlah pupuk subsidi juga menjadi hambatan petani.
Baiknya subsidi untuk pupuk lebih efektif diberikan dalam bentuk uang cash sehingga petani dapat memilih pupuk sesuai dengan kebutuhan petani, langsung harga pupuk dibuat murah sehingga petani mudah mendapatkannya sebab tanpa ketersediaan pupuk maka pertanian akan gagal panen dan petani terus menjadi korban.@
Bs/timEGINDO.co