Pertemuan Khusus Raja Malaysia Membentuk Pemerintahan Baru

Istana Negara Malaysia
Istana Negara Malaysia

Kuala Lumpur | EGINDO.co – Raja Malaysia akan mengadakan pertemuan khusus dengan sesama penguasa pada Kamis (24/11) untuk mencari pandangan mereka tentang kebuntuan atas pembentukan pemerintahan baru.

Menurut pernyataan Rabu yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin, pertemuan khusus akan diadakan di istana negara.

“Tujuan pertemuan khusus dengan penguasa Melayu adalah agar raja mendapatkan pandangannya sebelum mengambil keputusan demi kepentingan dan stabilitas negara dan rakyat.

“Rakyat sudah memutuskan untuk memilih wakilnya. Jadi, terserah kepada wakil rakyat untuk mencari solusi guna menyelesaikan persoalan yang melanda rakyat,” tambah pernyataan itu.

Raja juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar hingga proses pembentukan pemerintahan baru selesai.

Pada Rabu pagi, beberapa politisi Malaysia tiba di Istana Negara untuk audiensi kerajaan.

Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi, wakilnya Mohamad Hasan dan sekretaris jenderal koalisi Zambry Abdul Kadir terlihat mengemudi ke halaman istana sekitar pukul 10.40 pagi, tidak lama setelah janji temu pukul 10.30 pagi.

Tepat setelah pukul 11.00, konvoi kendaraan yang diduga membawa perwakilan Gabungan Parti Sarawak (GPS) juga memasuki istana.

Baca Juga :  Senin Dibuka IHSG Menguat 1,19 Poin

Kedua koalisi tersebut sekarang menjadi raja, karena baik Pakatan Harapan (PH) maupun Perikatan Nasional (PN) tidak memenangkan kursi yang cukup untuk mayoritas parlemen yang sederhana.

Politisi BN berangkat setelah pukul 11.30 sedangkan rombongan dari GPS berangkat tepat sebelum pukul 12 siang.

Bagi pengamat politik Malaysia, Rabu pagi mengingatkan pada krisis politik di awal tahun 2020 ketika pemerintahan PH runtuh, ketika penguasa memanggil para politisi untuk menentukan siapa yang memimpin mayoritas dukungan di Majelis Rendah.

Dalam konteks Malaysia, raja memainkan peran seremonial dan dianggap berada di atas politik. Tetapi ketidakstabilan politik sejak jajak pendapat 2018 berarti raja diperlukan untuk menentukan pemegang jabatan politik tertinggi negara itu pada 2020 dan lagi tahun lalu.

Setelah Pemilihan Umum ke-15 (GE15) Sabtu lalu tidak menghasilkan koalisi yang dapat menguasai mayoritas sederhana di Majelis Rendah dengan 222 kursi, PH dan PN berebut untuk mengumpulkan dukungan dari GPS, BN dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

PH memenangkan 81 kursi sementara PN menguasai 73 kursi, menempatkan keduanya pada posisi untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Sebuah koalisi perlu didukung oleh setidaknya 112 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Baca Juga :  Gempa 5.50 Mengguncang Jakarta

BN yang berada jauh di urutan ketiga berhasil merebut 30 kursi. GPS meraih 23 kursi sementara GRS tampil sebagai pemenang dengan enam kursi.

GPS awalnya mengindikasikan siap berkoalisi dengan BN, GRS dan PN. Namun, blok Sarawak kemudian mengatakan akan menyerahkan keputusan raja untuk menunjuk seorang perdana menteri.

BN, setelah pembicaraan dengan PH dan pertimbangan internal yang berkepanjangan, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka tidak akan mendukung PH atau PN, malah memilih untuk tetap sebagai oposisi.

Setelah raja memanggil Anwar dan Muhyiddin pada Selasa sore untuk menyelesaikan kebuntuan, pemimpin PH mengatakan kepada wartawan bahwa penguasa belum membuat keputusan.

Dalam jumpa pers terpisah, Muhyiddin mengatakan bahwa raja telah meminta PH dan PN untuk membentuk pemerintahan persatuan. Tapi PN menolak saran itu.

Setelah audiensi kerajaan pada hari Rabu, Ahmad Zahid dari BN mengatakan kepada media lokal bahwa raja telah menyarankan BN untuk menjadi bagian dari pemerintah persatuan.

“Keputusan Tuanku adalah membentuk pemerintahan persatuan,” katanya dilaporkan.

The New Straits Times, mengutip sumber, melaporkan pada hari Rabu bahwa PH dan BN mungkin telah mencapai kesepakatan tentang formula yang mengatur.

Baca Juga :  Orang Utan Di Malaysia Menjalani Tes Swab Covid-19

Rumusnya adalah untuk pemerintahan persatuan yang akan berlangsung selama lima tahun, dengan pintu tetap terbuka bagi partai-partai Sabah dan Sarawak untuk bergabung. Di bawah perjanjian 10 poin yang diklaim, perdana menteri akan berasal dari PH sedangkan posisi wakil perdana menteri akan dipegang oleh politisi BN.

Media lokal juga melaporkan beberapa petinggi BN dan PN mengadakan pembicaraan di hotel St Regis di Kuala Lumpur. Mengutip sebagian sumber, media lokal melaporkan bahwa pertemuan itu untuk mendengar kasus Muhyiddin untuk pemerintah persatuan.
Pada Rabu malam, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) bertemu untuk membahas opsi BN. UMNO adalah partai lynchpin dalam koalisi.

The Star melaporkan bahwa keputusan dewan tertinggi UMNO harus disetujui oleh dewan tertinggi BN sebelum dapat disampaikan ke istana.

Sementara itu, polisi memperketat pengamanan dengan memblokade jalan di Gerbang 2 Istana Negara.

Ini untuk memastikan bahwa urusan kedinasan istana, termasuk pemanggilan pimpinan partai politik dan pejabat tinggi pemerintah, berjalan lancar tanpa gangguan, kata Kepada Polisi Kuala Lumpur.
Sumber : CNA/SL

Bagikan :