Jakarta|EGINDO.co Pemerintah terus menyiapkan skema baru untuk memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Kebijakan tersebut dirancang agar subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang berhak sekaligus menekan konsumsi BBM bersubsidi yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mekanisme pembatasan di lapangan nantinya akan mempertimbangkan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat saat membeli BBM subsidi. Pendekatan tersebut dipilih karena karakteristik kendaraan dinilai dapat menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi pemiliknya.
“Berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, sebagaimana dikutip Senin (24/8/2026).
Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya melihat volume pembelian BBM, tetapi juga mengaitkannya dengan kategori kendaraan. Kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu akan menjadi bagian dari kriteria yang menentukan apakah pemiliknya masih dapat memperoleh Pertalite bersubsidi.
Sementara itu, kendaraan yang masuk kategori mewah berpotensi tidak lagi mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran subsidi lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemerintah.
Penerapan kebijakan ini membutuhkan sistem verifikasi yang mampu menghubungkan data kendaraan dengan data sosial ekonomi masyarakat. Integrasi data menjadi salah satu aspek penting agar pembatasan tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan penerima subsidi.
Pemerintah memperkirakan penataan kembali penerima Pertalite dapat mengurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga sekitar 4,2 juta kiloliter per tahun. Penghematan tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih besar sehingga anggaran negara dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan dan program prioritas lainnya.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesiapan infrastruktur digital di stasiun pengisian BBM, akurasi basis data kendaraan, serta sinkronisasi informasi kependudukan dan sosial ekonomi menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pembatasan diterapkan secara optimal.
Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme baru tersebut tidak menyulitkan masyarakat yang memang berhak memperoleh subsidi. Karena itu, sistem identifikasi penerima harus dibuat sederhana di tingkat konsumen, tetapi tetap memiliki kemampuan verifikasi yang kuat di belakangnya.
Dengan pendekatan berbasis karakteristik kendaraan dan tingkat ekonomi pemilik, pemerintah berharap penyaluran Pertalite dapat menjadi lebih terarah. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efisiensi belanja subsidi energi dan mengurangi potensi subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. (Sn)