Jakarta|EGINDO.co Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa rencana kerja sama mekanisme cadangan minyak bersama antarnegara anggota ASEAN masih dalam tahap pembahasan intensif. Langkah strategis ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi regional dalam menghadapi potensi krisis pasokan di masa depan.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian di dalam negeri terus dilakukan untuk mematangkan konsep tersebut. Dalam prosesnya, Kementerian ESDM akan berkolaborasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, guna menyelaraskan kebijakan di tingkat regional.
“Jadi itu masih dibahas di kerangka ASEAN,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/11/2026). Meski demikian, ia belum memerinci lebih jauh terkait teknis pengelolaan, lokasi penyimpanan spesifik, prosedur pemanfaatan saat kondisi darurat, maupun keterlibatan negara anggota lain seperti Malaysia dan Singapura.
Di tingkat kawasan, wacana ini mulai menunjukkan pergerakan konkret. Mengutip laporan Philippines News Agency, ASEAN tengah mempertimbangkan pembangunan fasilitas penyimpanan cadangan minyak bersama di Indonesia dan Thailand yang ditargetkan mulai bergulir pada 2027. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai penyangga pasokan bagi negara-negara anggota ketika terjadi situasi darurat energi.
Inisiatif tersebut juga telah menarik minat pelaku industri di kawasan. Melansir Straits Times, perusahaan minyak pelat merah asal Filipina, PNOC Exploration Corporation, telah menandatangani surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) secara terpisah dengan dua perusahaan asal Indonesia dan Thailand. Kesepakatan awal untuk proyek percontohan (pilot project) ini diteken dalam ajang ASEAN Business and Investment Summit pada 13 November 2026 lalu.
Dalam pelaksanaannya, proyek percontohan cadangan minyak bersama ini akan mengadopsi skema ticket system. Melalui mekanisme ini, pihak penjual sepakat mencadangkan volume minyak tertentu bagi pembeli dengan imbalan biaya yang disepakati. Skema ini menjamin pembeli tetap memiliki akses terhadap pasokan minyak meskipun pasar global tengah mengalami gangguan atau krisis.
Model penyimpanan cadangan energi seperti ini bukan hal baru di tingkat global. Skema serupa telah lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara di Eropa, serta dalam kerja sama bilateral antara Jepang dan Selandia Baru. Secara teknis, pemerintah negara-negara yang terlibat akan menyepakati kuota volume cadangan terlebih dahulu, sebelum akhirnya ditindaklanjuti melalui penandatanganan kontrak komersial oleh perusahaan minyak atau entitas yang ditunjuk masing-masing negara. (Sn)