Tokyo | EGINDO.co – Partai yang berkuasa di Jepang belum melakukan diskusi aktif mengenai tingkat yen yang dianggap layak untuk diintervensi di pasar, meskipun penurunan mata uang menuju 160 terhadap dolar dapat mendorong pembuat kebijakan untuk bertindak, kata eksekutif partai, Takao Ochi, kepada Reuters.
“Tidak ada konsensus luas saat ini, namun jika yen merosot lebih jauh menuju 160 atau 170 terhadap dolar, hal itu mungkin dianggap berlebihan dan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan beberapa tindakan,” kata Ochi dalam sebuah wawancara pada hari Selasa.
Namun saat ini, hanya ada sedikit diskusi aktif mengenai level yen yang dianggap tepat untuk tindakan tersebut, kata Ochi, sekretaris jenderal komisi penelitian sistem keuangan dan perbankan Partai Demokrat Liberal (LDP).
“Pemikiran umum dalam LDP tampaknya daripada terburu-buru membalikkan penurunan yen, kita perlu mengevaluasi dampak pelemahan ini dengan hati-hati,” katanya.
Pasar mata uang baru-baru ini sebagian besar didorong oleh perbedaan suku bunga yang lebar antara Jepang dan Amerika Serikat dan melemahnya yen memiliki kelebihan dan kekurangan bagi perekonomian, Ochi menambahkan.
Reli dolar yang luas didorong oleh surutnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga AS dalam jangka pendek telah mendorong yen ke level terendah dalam 34 tahun mendekati ¥155, meningkatkan kemungkinan intervensi mata uang oleh otoritas Jepang.
Pada hari Selasa, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki memberikan peringatan terkuatnya mengenai kemungkinan intervensi, dengan mengatakan bahwa pertemuan minggu lalu dengan rekan-rekannya di AS dan Korea Selatan memberikan dasar bagi Tokyo untuk mengambil tindakan terhadap pergerakan yen yang berlebihan.
Yen telah melemah sekitar 9 persen terhadap dolar tahun ini.
Keputusan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing sangatlah bersifat politis di Jepang. Tokyo terakhir kali melakukan intervensi pada tahun 2022 untuk menopang yen ketika kemarahan masyarakat atas lemahnya mata uang dan kenaikan biaya hidup memberikan tekanan pada pemerintah untuk merespons.
Sumber : CNA/SL