Pengawasan Intern Efektif, Jadi Solusi Dukung Percepatan PEN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta | EGINDO.com         – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hingga saat ini pemerintah terus berupaya mencari solusi penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya yakni dengan mempertahankan keseimbangan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurutnya, strategi tersebut terbukti memperoleh hasil relatif baik. Hal ini terlihat dari persentase kasus aktif Indonesia hingga 26 Mei 2021 yang tercatat lebih rendah dibanding global, yaitu 5,4% (global 8,8%).

Sementara itu angka kesembuhan juga relatif baik, yaitu 91,9% (global 89,1%). Sejak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, jumlah kasus aktif saat ini pun menurun signifikan hingga 45,5% dari puncak kasus aktif pada 5 Februari 2021.

“Pemerintah fokus terhadap program vaksinasi sebagai ‘game changer’ pemulihan ekonomi nasional yang ditargetkan diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai herd immunity 70%,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 ‘Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi’ di Bogor, Airlangga menyebut total vaksin yang telah masuk ke Indonesia berjumlah 83,9 juta dosis. Adapun angka tersebut merupakan jumlah total sejak datangnya tambahan 8 juta dosis vaksin bulk dari Sinovac pada 25 Mei 2021.

Sebagai upaya percepatan vaksinasi, saat ini pemerintah juga membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam Program Vaksin Gotong Royong bagi karyawannya. Melalui upaya ini, sebanyak 25,81 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan hingga 26 Mei 2021. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terbanyak menyuntikkan vaksin yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin.

Sementara dari sisi ekonomi, secara tahunan mengalami kontraksi -2,07% pada tahun lalu. Namun, dibandingkan negara anggota G-20, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, Turki, dan Korea Selatan.

Adapun pemulihan ekonomi ini terus berlanjut pada Q1 Tahun 2021, yakni ekonomi mengalami kontraksi -0,74. Hal ini didukung dari sisi demand dengan kondisi konsumsi pemerintah, ekspor, impor telah tumbuh positif.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan adanya pandemi sebaiknya dapat menghadirkan pembelajaran untuk dapat lebih produktif dan lebih efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menemukan inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah terbatasnya mobilitas fisik dan menyusun program yang simple, namun implementatif yang dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di samping itu, Airlangga berharap pandemi juga dapat meningkatkan sinergi dan gotong royong, termasuk kerja sama dengan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Penegak Hukum. Selain itu, pandemi ini juga bisa dijadikan momentum reformasi struktural untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT) dengan menyusun Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.

Airlangga menilai reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dapat menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga dapat menjadi jembatan antara program mitigasi COVID-19 dan reformasi struktural dalam jangka panjang.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Airlangga berharap optimisme pemulihan ekonomi dapat berlanjut di 2021. Terlebih, berbagai lembaga internasional (Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,3-4,9% dan meningkat di kisaran 5,0-5,8% di tahun 2022.

“Pemerintah optimis di Q2-2021 ini Indonesia dapat meraih pertumbuhan sekitar 7% dan secara full year di akhir tahun kita bisa meraih pertumbuhan dalam rentang 4,5 s.d 5,3 %. Optimisme tersebut tentunya didasarkan pada berbagai hal, di antaranya adalah dari berbagai leading indicators yang terus bergerak ke arah positif,” paparnya.

Menurut Airlangga, dalam upaya percepatan program PEN, diperlukan pengawasan efektif dan penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Melalui kolaborasi ini, ia berharap peran strategis yang dijalankan dapat memberikan rekomendasi atas langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dengan demikian, hal ini akan menjadikan pelaksanaan program PEN berjalan akuntabel, sederhana dan tidak berbelit-belit.

“Semoga pengawasan intern nasional semakin efektif serta menjadi solusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Selain itu, dukungan BPKP dan APIP diharapkan dapat bersifat fleksibel dalam memberikan asistensi sehingga mencegah terjadinya niat buruk (moral hazard), namun tetap tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang. Terlebih peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi di saat pandemi seperti ini di mana semuanya harus dihemat,” tegas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir baik secara fisik maupun virtual antara lain para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jaksa Agung beserta Kepala Kejaksaan Tinggi, Jajaran TNI dan Polri, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta Eselon I dari berbagai kementerian.

Sumber: detiknews.com/Sn