Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) masih berada dalam tahap kajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa realisasi ERP bergantung pada kesiapan sistem pendukung, khususnya pengembangan jaringan transportasi umum yang terintegrasi.
Menurut Pramono, meskipun kebijakan ERP telah diwacanakan oleh para gubernur sebelumnya, hingga kini belum dapat diterapkan karena belum adanya infrastruktur penunjang yang memadai. Oleh sebab itu, dirinya memprioritaskan pembangunan sistem transportasi publik yang ia sebut sebagai Transjabodetabek.
“Saat ini kami tengah menyelesaikan terlebih dahulu sistem pendukungnya, yaitu pengembangan jaringan Transjabodetabek. Setelah proyek ini selesai dan berjalan dengan baik, barulah kami akan mengkaji kembali kemungkinan penerapan ERP,” ujar Pramono saat ditemui di Rumah Pompa Sunter C, Jakarta Utara, pada Senin (26/5/2025).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat tiga rute Transjabodetabek yang telah diluncurkan, dan akan disusul oleh empat rute tambahan. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penambahan rute baru setelah tujuh rute awal selesai dioperasikan sepenuhnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Pemprov Jakarta juga berencana memberikan subsidi penuh tarif Transjabodetabek bagi masyarakat yang berasal dari wilayah Bodetabek serta 15 kelompok masyarakat tertentu. Rencana subsidi ini akan diberlakukan apabila jaringan Transjabodetabek telah beroperasi secara menyeluruh.
Pramono menyebutkan bahwa sumber dana subsidi tersebut akan berasal dari penerapan kebijakan ERP serta penyesuaian tarif parkir di wilayah Jakarta. “Ada syaratnya. ERP akan diterapkan, dan tarif parkir akan disesuaikan,” jelasnya ketika ditemui di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (26/5/2025).
Sumber: Bisnis.com/Sn