Washington | EGINDO.co – Jumlah PHK pegawai federal AS akibat penutupan pemerintah direvisi turun pada hari Selasa (14 Oktober), menunjukkan bahwa pernyataan awal pemerintahan Trump tentang PHK besar-besaran terlalu ambisius.
Pemerintahan Trump telah memberhentikan 4.108 pegawai sejak 1 Oktober, hari dimulainya penutupan pemerintah AS, menurut pernyataan yang diajukan pada hari Selasa di pengadilan oleh Departemen Kehakiman AS.
Departemen Kehakiman pekan lalu, dalam pengajuan pengadilan terpisah, memperkirakan angka tersebut setidaknya 4.278.
Pemotongan tersebut merupakan sebagian kecil dari tenaga kerja pemerintah AS. Lembaga-lembaga AS mempekerjakan sekitar 2 juta warga sipil pada awal pemerintahan Trump.
Presiden Donald Trump menyalahkan penutupan pemerintah AS atas pemotongan tersebut.
Pemerintah ditutup karena Trump dan anggota parlemen gagal menyepakati rencana pengeluaran untuk lembaga-lembaga federal. Trump mencoba menekan Partai Demokrat agar menyetujui rencana pengeluarannya dengan memecat pegawai federal dan memotong program-program yang menurutnya disukai Partai Demokrat.
Sejak 1981, AS telah mengalami 15 penutupan pemerintah federal yang merumahkan ratusan ribu pekerja. Tidak ada presiden yang berupaya menggunakan penutupan sebagai dasar pemecatan besar-besaran.
Pemecatan tersebut diperkirakan akan mengganggu operasional pemerintah, termasuk investigasi wabah penyakit dan persiapan kuliah.
Serikat pekerja federal sedang menggugat untuk membatalkan pemecatan tersebut.
Undang-undang tersebut melarang lembaga-lembaga AS menjalankan fungsi tanpa dana yang disetujui dari Kongres. Ada beberapa pengecualian, termasuk untuk tujuan keamanan nasional dan layanan penting untuk melindungi jiwa dan harta benda.
Serikat pekerja mengatakan bahwa menerapkan PHK bukanlah layanan penting yang dapat dilakukan selama penutupan pemerintah. Penutupan tidak membenarkan PHK massal karena sebagian besar pegawai federal telah dirumahkan tanpa gaji, kata mereka.
Seorang hakim federal dijadwalkan untuk menyidangkan kasus tersebut pada 15 Oktober.
Anggota parlemen dari Maryland dan Virginia mengecam pemecatan tersebut dalam sebuah demonstrasi di dekat Gedung Putih pada Selasa pagi, dengan alasan bahwa PHK tersebut merugikan keluarga yang mereka wakili.
Sekitar 20 persen tenaga kerja federal tinggal di Washington DC, Maryland, dan Virginia, menurut statistik federal.
“Kita tidak akan didefinisikan oleh orang-orang kecil yang tidak memiliki sedikit pun empati dalam jiwa mereka,” ujar Anggota DPR Don Beyer, seorang Demokrat dari Virginia, dalam rapat umum tersebut.
Sumber : CNA/SL