Jakarta|EGINDO.co Pemerintah memperketat pengawasan terhadap dugaan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina. Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tetapi tidak memiliki kejelasan legalitas dan jenis pekerjaan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, pada Selasa (10/11/2026) menegaskan bahwa calon pekerja migran harus memastikan identitas perusahaan, legalitas perekrutan, serta kejelasan pihak pemberi kerja sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Menurutnya, pemerintah kini memperketat pengawasan jalur keberangkatan nonprosedural serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk mengungkap dugaan sindikat perekrutan ilegal yang berpotensi menjerat WNI dalam eksploitasi dan konflik bersenjata.
Pemerintah juga mengintensifkan edukasi mengenai migrasi aman serta mengimbau masyarakat memverifikasi setiap informasi lowongan kerja melalui saluran resmi.
Untuk mempermudah pelaporan, pemerintah menyiagakan Call Center Halo PMI dan jaringan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Setiap laporan dugaan penipuan perekrutan tenaga kerja luar negeri akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
Mukhtarudin menegaskan, perlindungan pekerja migran bukan sekadar memastikan WNI memperoleh pekerjaan di luar negeri, tetapi juga menjamin keberangkatan melalui jalur resmi, keselamatan selama bekerja, serta kepastian hak hukum hingga kembali ke Tanah Air.
Pemerintah berharap pengawasan dan keterlibatan masyarakat dapat memutus praktik perdagangan orang serta mencegah WNI menjadi korban perekrutan ilegal berkedok tawaran pekerjaan bergaji fantastis. (Sn)