Jakarta | EGINDO.co – Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.
Dalam siaran pers Kemenhub yang dilansir EGINDO.co pada Selasa (30/7/2024) menyebutkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Sehari bertemakan “Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional” di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (25/7/2024 mengatakan strategi pengembangan logistik di tahun 2024-2045 melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari PDB.
Menhub menambahkan pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif. Tren skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia secara umum pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina. “Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik. Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui penurunan biaya logistik serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini,” ujar Menhub.
Kata Menhub semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan. Saat ini terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). Namun demikian, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh lengah dengan keadaan saat ini.@
Rel/fd/timEGINDO.co