Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mempercepat proses perizinan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berada di wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini ditempuh melalui kesepakatan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pertanian (Kementan) guna mendorong peningkatan produksi migas nasional.
Kesepakatan yang berlangsung di Kantor Kementan pada Senin (9/11/2026) tersebut memungkinkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas berjalan secara paralel dengan proses pengurusan izin. Dengan demikian, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak perlu menunggu seluruh administrasi selesai untuk memulai kegiatan operasional.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, percepatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas sekaligus mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh KKKS agar kegiatan eksplorasi maupun produksi dapat segera berjalan sambil menunggu izin resmi diterbitkan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi keterlambatan proyek migas yang selama ini kerap terkendala proses perizinan lintas kementerian dan lembaga.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mendorong penyederhanaan perizinan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Lembaga ini dirancang menjadi pintu tunggal pengurusan perizinan kegiatan hulu migas.
Bahlil menilai, panjangnya rantai birokrasi selama ini menjadi salah satu penyebab lambatnya kegiatan eksplorasi. Padahal, kepastian dan kemudahan perizinan sangat dibutuhkan untuk menarik investasi serta meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
Pemerintah berharap percepatan perizinan dan penyederhanaan birokrasi tersebut dapat mempercepat realisasi proyek migas, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperkuat ketahanan energi nasional. (Sn)