Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, terutama dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Menurut Tito, percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas agar para korban bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah mendorong pemindahan warga yang masih berada di tenda menuju hunian sementara (huntara) atau melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Ia menjelaskan, keberadaan pengungsi di tenda hingga memasuki bulan ketiga setelah bencana menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan huntara dan penyaluran bantuan hunian harus dipercepat agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi secara normal.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah pengungsi di sejumlah provinsi terdampak terus berkurang seiring percepatan penanganan. Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi dilaporkan telah keluar dari tenda pengungsian. Sementara itu, di Aceh masih terdapat pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Kondisi serupa juga masih ditemukan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Sejumlah pengamat menilai percepatan pembangunan hunian sementara juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah terdampak. Aktivitas konstruksi dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan permintaan bahan bangunan. Selain itu, kepastian tempat tinggal dinilai akan mempercepat pemulihan sektor usaha kecil masyarakat.
Media ekonomi nasional seperti Bisnis Indonesia menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur dan hunian menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah pascabencana. Sementara itu, laporan CNBC Indonesia juga menyoroti bahwa percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemulihan pemerintah.
Pemerintah pun menegaskan koordinasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah akan terus diperkuat guna memastikan program hunian sementara maupun bantuan Dana Tunggu Hunian dapat terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat terdampak tidak lagi tinggal di tenda dan dapat merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang lebih aman dan layak. (Sn)