Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mulai memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui tiga agenda utama, yakni meningkatkan valuasi perusahaan emiten, mempercepat penegakan hukum, serta memperluas literasi dan edukasi investor.
Agenda tersebut dibahas dalam rapat konsultasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah asosiasi emiten di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan bahwa reformasi pasar modal perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola perusahaan, khususnya di tingkat direksi emiten. Pemerintah menilai pengalaman Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi contoh dalam meningkatkan efisiensi perusahaan sekaligus mendongkrak nilai saham.
Selain itu, pemerintah ingin mempercepat penegakan hukum di pasar modal dengan mencontoh negara lain yang mampu menyelesaikan proses penindakan dalam waktu satu hingga tiga minggu. Transparansi komunikasi publik oleh pengelola bursa juga dinilai perlu ditingkatkan agar kepercayaan investor semakin kuat.
Agenda ketiga adalah memperluas edukasi dan perlindungan investor ritel. Pemerintah mencatat sekitar 15% penduduk usia produktif telah menempatkan dananya di pasar keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal bukan lagi sekadar tempat perusahaan mencari pendanaan, tetapi juga menjadi sarana masyarakat mempersiapkan masa depan.
Melalui tiga agenda tersebut, pemerintah berharap pasar modal Indonesia semakin sehat, transparan, dan memiliki daya saing tinggi. Perlindungan terhadap aset investor ritel juga menjadi perhatian penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. (Sn)