Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mempercepat pembenahan regulasi nasional sebagai bagian dari upaya mengejar keanggotaan penuh Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2028. Tiga undang-undang (UU) menjadi prioritas revisi dan ditargetkan rampung pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ketiga regulasi tersebut meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta UU tentang Statistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga setelah memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan kepala lembaga terkait persiapan aksesi OECD pada Senin, 9 November 2026.
Khusus UU Persaingan Usaha, pemerintah akan menyelaraskan sejumlah ketentuan dengan standar internasional, terutama terkait merger, akuisisi, dan kewajiban notifikasi. Regulasi yang telah berusia 27 tahun tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan praktik terbaik global.
Airlangga mengatakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan usulan perubahan. Sementara itu, Komisi VI DPR RI juga menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sebagai inisiatif DPR.
Selain itu, revisi UU Tipikor akan diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik suap lintas negara atau foreign bribery. Namun, langkah tersebut memerlukan ratifikasi Konvensi OECD tentang Anti-Penyuapan terlebih dahulu.
Dalam waktu dekat, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan melakukan kunjungan ke Indonesia pada Rabu, 25 November 2026, untuk menjalankan misi pencarian fakta (fact-finding mission) dan bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menyebut tingkat kesesuaian regulasi Indonesia terhadap standar OECD dan proses aksesi saat ini telah mencapai 80 persen. Pemerintah optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Indonesia mampu meraih keanggotaan penuh OECD pada 2028. (Sn)