Pemerintah Hitung Aset Dan Aspek Legal PT PLN Batubara

ilustrasi batubara
ilustrasi batubara

Jakarta | EGINDO.co      — Pemerintah bakal membubarkan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN Batubara.

Saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji untung ruginya membubarkan perusahaan tersebut.

Hal ini dinilai sebagai langkah penyederhanaan birokrasi dalam memasok batubara untuk kebutuhan pembangkit PLN.

“Ini yang kita mesti lihat ya, karena kan ini terkait juga sama kontrak-kontrak pengadaan,” tutur Pahala dalam acara diskusi bersama media di Gedung Kementerian BUMN, Rabu malam (12/1).

Berdasarkan laporan tahunan PLN Tahun 2020, PLN Batubara merupakan anak usaha PLN yang bergerak di bidang perdagangan batubara. Sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki oleh PLN berdasarkan data 31 Desember 2020.

Dalam pemberitaan Kompas.com, PT PLN Batubara bahkan dikabarkan mempunyai 5 sumber tambang batubara melalui anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, serta mengembangkan kerjasama untuk trading batubara.

Perusahaan yang mulai beroperasi komersial di tahun 2009 ini didirikan dengan tujuan mengamankan pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN dan anak usaha.

Baca Juga :  Siapa Orang Kuat, Dorong Pemerintah Bikin Tax Amnesty II

Belakangan, nama PLN Batubara menjadi ramai diperbincangkan lantaran dianggap turut menjadi biang keladi di balik terjadinya krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN lantaran diduga sering berkontrak dengan trader batubara.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, pada tahap awal pemerintah terlebih dahulu melakukan penghitungan secara teknis, termasuk terkait total aset yang dimiliki PLN Batubara.

“Soal PLN Batubara, itu benar (rencana pembubaran), sekarang ini kami lagi kaji secara teknis untuk pembubarannya, hitung asetnya seberapa banyak. Kan harus ada proses itu juga,” ujarnya kepada media, Jumat (14/1/2022).

Menurut Arya, setelah kajian tersebut rampung, barulah Kementerian BUMN akan membubarkan PLN Batubara.

Ia bilang, pembubaran tersebut dilakukan untuk kepentingan efisiensi di tubuh PLN.

Lantaran, selama ini PLN membeli batu bara dari anak usahanya tersebut, sehingga harga belinya lebih mahal daripada yang dipatok oleh produsen.

Hal itu karena PLN Batubara mengambil margin lewat harga jual batu bara untuk operasional perusahaan.

Baca Juga :  PM Ismail: Gratis Masuk Jalan Tol Buat Pemudik Idulfitri

“Karena selama ini, batu bara yang dibeli PLN itu tetap dari PLN Batubara. Artinya PLN batubara beli dari pemilik batu bara, lalu masuk ke PLN Batubara, lalu jual lagi ke PLN,” jelas Arya.

Adapun terkait ada atau tidaknya permainan di PLN Batubara, kata Arya, hal itu dapat diketahui setelah dilakukan proses audit rampung.

Ia pun memastikan, proses pengkajian dan audit dari rencana pembubaran PLN Batubara akan dilakukan secara transparan.

“Soal nanti apakah di sana banyak selama ini permainan atau enggak, itu nanti hasil audit, baru akan jelas itu semua. Kita tunggu saja, yang pasti kita akan selalu transparan untuk itu,” paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan sempat meminta agar anak usaha PLN tersebut dibubarkan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah meminta agar PLN tidak lagi melangsungkan kontrak dengan trader.

“Gak ada (lagi lewat PLN Batubara), PLN batubara kita minta dibubarin,” kata Luhut Senin (10/1).

Selain merencanakan pembubaran PLN Batubara, Kementerian BUMN juga mengagendakan reformasi dalam tubuh PLN.
Rencananya, Kementerian BUMN akan membentuk subholding-subholding di dalam tubuh PLN sesuai dengan uni-unit usaha masing-masing.

Baca Juga :  Rusli Tan: Tambah Rumit Kalau Pemerintah Larang Ekspor CPO

Induk holding-nya dipegang oleh PLN. “Sama juga kayak Pertamina ,kan ada subholding upstream, kilang, dll. Ya mungkin di PLN akan seperti itu juga, sehingga ada transparansi mengenai kinerja,” tutur Pahala.

Sebelumnya, rencana ini juga sempat diungkapkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir Selasa (11/1) lalu. PLN akan diuntungkan ketika bisnis ritel, transmisi, dan pembangkit saling dipisahkan.

Sebagai contoh, PLN dapat meraup pendapatan tambahan dari bisnis pembangkit seiring adanya permintaan listrik dari beberapa negara tetangga, seperti Singapura.

Lantaran keterbatasan lahan, Singapura tidak bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif.

Makanya, Singapura mengimpor listrik dari energi surya tersebut dari Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh PLN.

“Ke depan, negara seperti Jepang dan Korea juga bisa membeli listrik di dalam baterai atau energy storage yang mana PLN bisa terlibat di sana,” kata Erick (11/1).

Sumber: Tribunnews/Sn

 

Bagikan :