Pemerintah Buka Sertifikasi Halal Gratis

ilustrasi-produk-halal-reuters-darren-staples-msl

Jakarta|EGINDO.co Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan kuota untuk 1 juta pada 2023.

Kepala BPJPH, M. Aqil Irham, menerangkan program Sehati 2023 ini akan berlangsung sepanjang 2023 dan dimulai sejak 2 Januari 2023.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Mulai 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah bisa mendaftar. Kami membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” kata Aqil Irham, dikutip Selasa (3/1/2023).

Adapun, penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir di 17 Oktober 2024, lewat dari itu akan ada sanksi yang dikenakan.

“Setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi,” ujarnya.

Baca Juga :  Hasil Panen Petani Hortikultura Di Bawah Standar Impas

Melalui program Sehati 2023 ini, Aqil berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkannya. Di sisi lain, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah, menyampaikan pendaftaran Sehati 2023 dapat dilakukan melalui ptsp.halal.go.id.

“Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka,” jelasnya.

Aminah menjelaskan, aplikasi Pusaka memiliki berbagai fitur layanan online Kemenag untuk masyarakat, misalnya pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, berikut ini syarat pendaftaran sehati 2023:

1.Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya

Baca Juga :  Ketua LKBI, Rusli Tan: Minta Ada Kebijakaan Tes PCR Gratis

2.Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana

3.Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

4.Memiliki hasil penjualan tahunan (ozset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri

5.Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal

6.Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait

7.Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan

8.Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya

9.Tidak menggunakan bahan berbahaya

Baca Juga :  China Kirim Militer, Dokter Ke Shanghai Menguji Covid-19

10.Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal

11.Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal

12.Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)

13.Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan14.Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Sumber: Bisnis.com/Sn

 

 

Bagikan :