Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia mengintensifkan upaya penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatra, terutama di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia guna mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah telah mengonsolidasikan seluruh kementerian, lembaga, serta unsur pendukung lainnya untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi. Fokus penanganan saat ini diarahkan pada pemulihan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi logistik, serta normalisasi layanan dasar, termasuk pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan fasilitas publik esensial.
“Wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami keterisolasian kini secara bertahap telah kembali terhubung. Akses masyarakat mulai pulih dan penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efektif,” ujar Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Seiring dengan upaya pemulihan layanan dasar, pemerintah juga telah menginisiasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Tahapan tersebut dirancang sebagai jembatan menuju pembangunan hunian tetap (huntap), yang akan dilaksanakan seiring progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur secara berkelanjutan.
Percepatan pemulihan ini mendapat dukungan lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif TNI dan Polri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta berbagai instansi teknis terkait. Pemerintah mengerahkan alat berat, membangun jembatan Bailey di titik-titik strategis, dan menyiagakan genset guna menjaga keberlanjutan pasokan listrik di kawasan terdampak bencana.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak bencana di Provinsi Sumatra Utara tergolong signifikan, khususnya pada sektor permukiman. Tercatat sebanyak 28.708 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 5.158 unit rusak berat dan 1.068 unit dinyatakan hilang. Kabupaten Langkat menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling dominan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan pascabencana berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan keselamatan warga serta percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (Sn)