Pemerintah Tak Gunakan Dana PEN Untuk Pembangunan IKN

ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | EGINDO.co      -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto konferensi pers PPKM, Senin (24/1/2022). Untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau Nusantara tidak menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) menggunakan dana PEN tahun 2022.

Dikatakan Airlangga, anggaran PEN tahun 2022  dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai klasternya.

Dalam konferensi pers Airlangga mengatakan dana PEN  sekarang tidak ada tema untuk IKN (Ibu Kota Negara).

Dalam keterangannya anggaran IKN fase pertama ada di kementerian PUPR

Anggaran untuk membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan dan prosesnya, terkait dengan IKN saat ini anggarannya ada di PUPR.

Diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress,” ujar dia.

Khususnya anggaran PEN dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun dari total Rp 455,62 triliun digunakan sesuai peruntukannya.

Anggaran di klaster diputuskan untuk program padat karya,pariwisata, ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, PMN, dan insentif perpajakan.

Terdiri dari 3 bidang dana PEN yang diputuskan sebesar Rp 455 triliun, yaitu untuk dibidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi, ujar Airlangga,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan anggaran PEN untuk pembangunan IKN di fase awal tahun 2022, namun niat tersebut mendapatkan kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebenarnya anggaran PEN dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama Pandemi-19.

Sedangkan pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat.
Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sri Mulyani akhirnya tidak jadi menggunakan anggaran PEN untuk IKN. Bendahara negara mengaku tak masalah jika dana PEN dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi tidak bisa digunakan untuk IKN.

Baca Juga :  Twitter Tidak Bisa Diakses Saat Kritik Gempa Turki Meningkat

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemerintah masih bisa menggunakan dana di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada tahap awal.

Tapi kalau, kita bisa saja melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Dikritik Keras

Rencana penggunaan PEN untuk pembangunan IKN memang menuai kritikan keras.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana tersebut.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai, rencana tersebut menunjukkan pemerintah mementingkan agenda pemindahan ibu kota ketimbang pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibu kota,” kata Kholid dalam siaran pers, Jumat (21/1/2022).

Ia menegaskan, pemerintah semestinya mengalokasikan dana PEN untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat, bukan membiayai proyek ibu kota baru.

Ia mengingatkan, UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur bahwa dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Sementara, proyek pemindahan ibu kota baru tidak masuk dalam kriteria penerima PEN.

“Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020,” ujar Kholid.

Di samping itu, Kholid juga meminta pemerintah untuk menepati janjinya agar proyek ibu kota baru tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Presiden sebelumnya sudah berjanji bahwa IKN tidak akan bebani APBN. Faktanya sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN,” ujar dia.

Baca Juga :  Rupiah Menguat Setelah BI Tahan Suku Bunga Acuan

Tak Punya Rencana Matang

“Masih ingat Pak Jokowi mengatakan saya pastikan pembangunan ibu kota baru tidak menggunakan dana APBN? Kita kan masih ingat itu,” ujar Faisal kepada Kompas TV, dikutip pada Jumat (21/2/2022).

“Pertamanya adalah tanpa APBN, tiba-tiba sekarang sebagian besar dari APBN. Jadi, bukan hanya meleset. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur,” tambahnya.

Faisal menengarai, eks Wali Kota Solo itu sempat terlena dengan janji investor yang menawarkan dana untuk proyek IKN sebesar 100 miliar Dolar. Dana itu sangat besar dan oleh karenanya menjadi wajar bila Jokowi sesumbar proyek IKN tak bakal menyedot duit negara. Padahal, investor tak akan mengucurkan dana cuma-cuma.

“Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya (investor) kasih 100 miliar Dolar tapi tolong, penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah berhitung dia, dengan 5 juta orang, perlu rumah berapa, kantor, jalan, pasar, supermarket, RS, sekolah, ya untung pasti,” ungkap Faisal.

“Sadar di tengah jalan Pak Jokowi, wah iya ya kita didikte, kita mau bangun ibu kota bukan supermarket, bukan kawasan bisnis, bukan kawasan industri, bukan kawasan perumahan. Kita membangun ibu kota yang kata Pak Jokowi, membangun peradaban juga,” imbuhnya.

Namun, konsep proyek IKN kadung atas dikte investor, sehingga konsep otorita tiba-tiba diperkenalkan. Padahal, UUD 1945 tidak mengenal konsep otorita.

Pakar ekonomi Universitas Indonesia itu berpendapat, dengan kondisi begini, seharusnya pemerintah berani menunda proyek IKN dan memastikan bahwa proyek ini bernaung pada rencana induk yang baik, selain juga memastikan bahwa mayoritas warga menyetujui proyek ini.

Baca Juga :  Hungaria Menghentikan Larangan Minyak Rusia Dari UE

Lah, mau bangun ibu tota tahun ini juga (tapi);dananya enggak jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan, bukan sim salabim. Ini mengurus negara,” tutupnya.

Dana PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam periode 2022 hingga 2024 akan menjadi tahap awal langkah pemindahan IKN ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Kendati demikian, anggaran PEN untuk penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).

Sri Mulyani menyebut, pembangunan IKN pada 2022 dapat masuk ke dalam kerangka anggaran program PEN yang senilai Rp 450 triliun.

Mengutip dari ikn.go.id, berdasarkan estimasi awal skema pembiayaan akan diutamakan dari peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun atau setara 54,2% bersumber dari APBN.

Lalu sebesar Rp 123,2 triliun atau setara 26,4% berasal dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD untuk total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.

Pendanaan IKN tahun ini lebih banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.

“Kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgen untuk mulai momentum pembangunan di sana. Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran,” ucap Sri Mulyani.

Sumber: Tribunnews/Sn

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan :