Pembahasan Desain Istana Negara Di Ibu Kota Baru Indonesia

Desain Istana Negara Di Ibu Kota Indonesia Baru
Desain Istana Negara Di Ibu Kota Indonesia Baru

Jakarta | EGINDO.co – Desain istana negara baru di ibu kota masa depan Indonesia di Kalimantan masih dalam pembahasan, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Dalam keterangannya, Senin (5/4), ia mengatakan telah dilakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi seperti Ikatan Perencana Daerah dan Kota (IAP), Ikatan Ahli Arsitek Indonesia (IAI), dan Green Building Council Indonesia ( GBCI) untuk membahas perkembangan rencana pembangunan ibu kota baru, termasuk desain istana negara yang menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir.

“Saya sangat berterima kasih atas masukan dari rekan-rekan arsitek … dan masyarakat luas. Kita akan pikirkan pembangunan burung garuda itu, dari segi arsitektur atau keamanannya bisa kita diskusikan, ”kata Pak Monoarfa mengacu pada pra-desain istana negara.

Sebelumnya, pemerintah mengadakan sayembara terbuka untuk desain istana negara dan pematung terkenal Bali Nyoman Nuarta diumumkan sebagai pemenang dengan desain yang terinspirasi dari Garuda. Garuda adalah burung mitologi yang menjadi lambang Indonesia.

Posting media sosial kemudian dihapus. Pekan lalu, badan perencanaan mengatakan dalam siaran pers bahwa desain istana negara yang baru masih dalam tahap awal.

Jumat lalu, Presiden Joko Widodo memposting di akun media sosialnya video rencana ibu kota baru, termasuk pra-desain istana negara baru.

Jokowi, demikian sapaan akrab Presiden, mengimbau masyarakat untuk memberikan masukan terkait pra-desain tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang merupakan arsitek ulung dan telah membangun beberapa landmark seperti museum tsunami di Aceh, juga memposting desain pemenang di Instagram-nya dan meminta pendapat orang-orang.

Pada 2019, Jokowi mengatakan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta yang sangat padat ke daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Widodo mengatakan bahwa ibu kota baru harus dibangun sebagai kota pintar dan kota hutan yang memperhatikan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Namun, pemerintah terpaksa meletakkan proyek senilai US $ 33 miliar itu tahun lalu karena bergulat dengan COVID-19.

Bulan lalu, Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan istana negara akan dimulai tahun ini. Ia juga mengatakan target penyelesaiannya pada 17 Agustus 2024, Hari Kemerdekaan Indonesia.

Selama akhir pekan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengunjungi lokasi ibu kota baru, di mana ia meninjau persiapan terkait kesiapan lahan, lingkungan, dan masalah teknis lainnya.
“ORANG TIDAK MEMBUTUHKAN KOTA MODEL BARU”

Analis yang diwawancarai oleh CNA berpendapat bahwa di tengah COVID-19, Indonesia tidak mendesak untuk membangun ibu kota baru. Sebaliknya, fokusnya harus pada pemulihan ekonomi, pengeluaran perawatan kesehatan dan jaring pengaman sosial, kata mereka.

Hingga Selasa, Indonesia telah mencatat lebih dari 1,5 juta kasus dan sekitar 41.000 kematian.

Bapak Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang berbasis di Jakarta mengatakan bahwa menurut sebuah penelitian, dampak dari proyek ibu kota baru dalam mengatasi masalah pembangunan daerah relatif kecil.

Ibu kota baru Indonesia
Riset INDEF menemukan bahwa relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur hanya akan berkontribusi 0,0001 persen terhadap produk domestik bruto nasional.

“Daripada membangun ibu kota baru, fokus dulu pada pemulihan ekonomi nasional… Perbaiki dulu dengan kendala anggaran yang ada.

“Pembangunan paksa akan sangat mengganggu keuangan negara karena tax ratio hanya 8,3 persen, terendah dalam 8 tahun terakhir. Pasti akan menambah hutang baru, ”kata Yudhistira.

Dia mengatakan jika negara itu dapat tumbuh sebesar 2 persen tahun ini, setelah mengalami kontraksi 2,07 persen tahun-ke-tahun pada tahun 2020, itu akan menjadi hasil yang menguntungkan.

“Saran saya tunda pembangunan ibu kota baru. Pemerintah harus fokus pada masalah ini. Stimulus yang diberikan harus fokus dan tidak melompat dari satu masalah ke masalah lainnya. ”

“Saya kira masyarakat tidak butuh ibu kota baru, tapi mereka butuh pekerjaan, pangan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih mendesak.

“Ibu kota baru bukan prioritas rakyat. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, alangkah bijaknya jika dana ibu kota dialihkan untuk menangani COVID-19, ”kata Komarudin.
Sumber : CNA/SL