Jakarta|EGINDO.co Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pemerintah akan mengangkat pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola sumber daya manusia pada program strategis nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.
Pegawai inti yang masuk dalam skema pengangkatan tersebut meliputi kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan akuntan yang telah beroperasi secara aktif. Proses pengangkatan direncanakan mulai efektif per 1 Februari 2026. Namun demikian, seluruh calon ASN PPPK tetap diwajibkan mengikuti mekanisme seleksi resmi, termasuk lulus Computer Assisted Test (CAT), sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan profesionalisme aparatur negara.
Sementara itu, pegawai inti yang baru bergabung dengan SPPG belum langsung diangkat dan harus menunggu pembukaan seleksi berikutnya. Adapun relawan SPPG tidak termasuk dalam kebijakan pengangkatan PPPK karena secara struktural merupakan bagian dari mitra pelaksana, bukan pegawai inti BGN.
BGN juga menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG kerap disalahartikan. Regulasi tersebut secara spesifik hanya mengatur pengangkatan jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.
Meski tidak berstatus ASN, keberadaan relawan tetap dipandang vital dalam mendukung keberlanjutan Program MBG. Dari perspektif ekonomi publik, kebijakan pengangkatan pegawai inti menjadi PPPK dinilai dapat meningkatkan kepastian kerja, efektivitas pengelolaan anggaran negara, serta kualitas layanan gizi, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. (Sn)