Jakarta|EGINDO.co Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya 2026 pada 2–15 Februari 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga dinilai berkontribusi terhadap kelancaran mobilitas perkotaan yang berdampak langsung pada produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebanyak 2.939 personel gabungan yang melibatkan unsur Polri, TNI, serta pemerintah daerah dikerahkan ke sejumlah titik strategis yang selama ini dikenal rawan pelanggaran dan kecelakaan. Penempatan personel disesuaikan dengan peta risiko lalu lintas, guna meminimalkan potensi gangguan distribusi barang, jasa, dan pergerakan tenaga kerja di wilayah Jabodetabek.
Dalam operasi ini, pengawasan difokuskan pada sembilan jenis pelanggaran prioritas yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Pelanggaran tersebut meliputi melawan arus, pengendara di bawah umur tanpa SIM, melebihi batas kecepatan, penggunaan ponsel saat berkendara, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, tidak mengenakan sabuk pengaman, penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan, tidak memakai helm berstandar SNI, serta penggunaan knalpot bising atau knalpot brong.
Penindakan dilakukan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis dan mobile, disertai patroli serta pengawasan langsung di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan berlalu lintas secara berkelanjutan tanpa menghambat arus kendaraan.
Sejalan dengan laporan Kompas dan CNN Indonesia, ketertiban lalu lintas di kawasan metropolitan dinilai berperan penting dalam menekan biaya ekonomi akibat kemacetan dan kecelakaan, termasuk kerugian waktu tempuh, konsumsi bahan bakar, serta biaya logistik. Dengan lalu lintas yang lebih tertib, efisiensi mobilitas diharapkan meningkat, sehingga mendukung iklim usaha dan aktivitas ekonomi perkotaan secara keseluruhan.
Operasi Keselamatan Jaya 2026 pun diharapkan tidak sekadar menjadi agenda penegakan hukum, melainkan juga momentum membangun budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi kota. (Sn)