Jakarta|EGINDO.co Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun pada 2027 resmi batal setelah tidak mendapat persetujuan pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan menggunakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Keputusan ini mengubah strategi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mencari sumber pendanaan alternatif di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tekanan terhadap anggaran daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah pusat mempertimbangkan risiko utang obligasi yang berpotensi menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Hal tersebut disampaikan Tito setelah bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa (17/11/2026).
Menurut Tito, meskipun Jakarta dinilai mampu membayar bunga dan pokok obligasi, tidak semua daerah mempunyai kapasitas keuangan yang sama. Karena itu, penerbitan surat utang daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta keberlanjutan anggaran.
Sebelumnya, obligasi daerah direncanakan menjadi sumber pembiayaan sejumlah proyek strategis, antara lain pengembangan transportasi massal, perpanjangan LRT Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Obligasi daerah sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari investor. Pemerintah daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.
Pemprov DKI semula melihat instrumen tersebut sebagai peluang memperkuat kemandirian fiskal, terutama setelah berkurangnya transfer ke daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Namun, setelah rencana tersebut tidak mendapat restu, pembiayaan pembangunan Jakarta akan dialihkan melalui pinjaman PT SMI, perusahaan pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.
Tito menyebut pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, transportasi massal, hingga penanganan banjir. Pembayaran kewajiban pinjaman nantinya dapat dilakukan melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov DKI.
Sementara itu, Pramono Anung menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan berasal dari DBH, sedangkan Rp4,5 triliun lainnya akan dipenuhi melalui pinjaman PT SMI.
Dengan perubahan skema ini, Pemprov DKI tetap memiliki alternatif pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan meskipun rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun tidak terealisasi.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan dana besar, tetapi juga perencanaan pembiayaan yang sehat agar tidak membebani keuangan daerah maupun pemerintahan berikutnya. (Sn)