NGO Tuduh Perusahaan China Lakukan Pelanggaran Di 18 Negara

Industri energi terbarukan melakukan pelanggaran
Industri energi terbarukan melakukan pelanggaran

Jakarta | EGINDO.co – Perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi dalam mineral yang digunakan dalam industri energi terbarukan dituduh melakukan lebih dari 100 pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup di seluruh dunia sejak tahun 2021, menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis (6/7).

China mendominasi pengolahan dan pemurnian mineral yang penting untuk transisi menuju energi terbarukan – termasuk tembaga, nikel dan kobalt – dan telah mengucurkan investasi ke fasilitas-fasilitas di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, Peru, dan Republik Demokratik Kongo.

Business & Human Rights Resource Centre, sebuah LSM internasional, mencatat 102 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam pengadaan mineral transisi di luar negeri antara Januari 2021 dan Desember 2022. Lebih dari seperempatnya diduga terjadi di Indonesia.

Baca Juga :  Aprisindo: Revisi Permendag 3/2024 Belum Atasi Masalah Impor

“Data kami menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan lazim terjadi dalam eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan mineral transisi,” kata juru bicara LSM tersebut.

“Masyarakat lokal menanggung beban terberat dari pelanggaran-pelanggaran ini.”

Dari total dugaan kasus-kasus penyalahgunaan di 18 negara oleh perusahaan-perusahaan China, LSM tersebut menemukan 27 kasus di Indonesia, 16 di Peru, 12 di Republik Demokratik Kongo, 11 di Myanmar, dan tujuh di Zimbabwe.

China telah disalahkan atas kerusakan lingkungan dan buruknya hak-hak pekerja di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan penghasil baterai listrik yang haus akan nikel telah memperburuk polusi dan memicu ketegangan atas kondisi kerja di bawah standar di fasilitas mereka.

Baca Juga :  PWM Dan PWA Sumut Hadiri Pengajian Ramadan Di Jakarta

Pemerintah China telah berjanji untuk tidak membangun lagi pembangkit listrik tenaga batu bara.

Pemerintah China telah berjanji untuk tidak membangun lagi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, namun LSM tersebut mengatakan bahwa janji ramah lingkungannya telah “dibayangi oleh risiko-risiko hak asasi manusia yang serius yang terkait dengan operasi bisnis mereka di luar negeri”.

Lebih dari dua pertiga dari total tuduhan tersebut melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat dan lebih dari setengahnya melibatkan dampak lingkungan yang berbahaya termasuk polusi air, dampak terhadap satwa liar, dan menghalangi akses terhadap air, demikian menurut laporan tersebut.

Lebih dari sepertiganya adalah tuduhan yang merugikan hak-hak pekerja.

Tuduhan-tuduhan tersebut menyangkut 39 perusahaan China, dimana hanya tujuh di antaranya yang telah mempublikasikan kebijakan-kebijakan hak-hak asasi manusia, menurut laporan tersebut.

Baca Juga :  FED Naikkan Suku Bunga Acuan Ditengah Kekhawatiran Perbankan

Dengan penggunaan mineral-mineral ini secara global yang diperkirakan akan meningkat enam kali lipat pada tahun 2040 seiring dengan meningkatnya permintaan akan energi terbarukan, LSM ini meminta China dan pemerintah yang menyambut perusahaan-perusahaannya untuk mengambil “tindakan segera” untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh transisi tersebut.

“Mengingat peran penting mereka di sektor energi secara global, para pelaku di China memiliki posisi yang tepat untuk memimpin transisi energi yang bertanggung jawab,” ujar juru bicaranya.

“Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika perusahaan-perusahaan dan regulator China mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang endemik.”

Sumber : CNA/SL

Bagikan :