Medan | EGINDO.co – Dalam pandangan Muhammadiyah, politik adalah alat dakwah, untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Karena itu, memiliih pemimpin politik adalah terkait dengan aqidah.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Medan, Rafdinal SSos MAP, pada Kamis (13/7/2023) dalam Pengajian Aisyiah Cabang Medan Johor di Masjid Taqwa Ikhwanus Shofa Ranting Polonia, Medan.
Karena itu, menurut Muhammadiyah, umat Islam tidak boleh bersikap apatis terhadap politik, dan harus berikhtiar mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur, bertanggungjawab, dan terhindar dari perbuatan korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
Diterangkan Rafdinal, konsep politik Muhammadiyah sudah dijelaskan dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah bagian kedelapan tentang kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Khittah Muhammadiyah 1956, Ponorogo 1969, Ujung Pandang 1971, Surabaya 1979, hingga Denpasar 2002. Misalnya Khittah Muhammadiyah di Ponorogo menyebutkan bahwa dakwah Muhammadiyah dilakukan dengan pertama melalui kekuasaan, yaitu lewat partai politik. Namun, ketika di Ujung Pandang, disebutkan kalau Muhammadiyah tidak secara organisatoris berpolitik, karena itu Muhammadiyah tidak menjadi parpol tetapi menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik.
Menurut Rafdinal, Islam telah memberikan rambu-rambu kriteria memilih pemimpin yaitu beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah atau dapat jadi tauladan, berilmu pengetahuan, hingga lengkap panca inderanya. Karena itu, kepimpinan adalah hal yang krusial bagi Islam dan umat Islam. “Jadi, secara organisatoris Muhammadiyah tidak menjadi bagian dari politik praktis,” terang Rafdinal yang kini maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara pada Pemilu 2024.@
Rel/fd/timEGINDO.co