Seoul | EGINDO.co – Sebuah jaringan perantara Rusia yang didukung oleh Pyongyang telah membawa warga Korea Utara untuk bekerja di Rusia dalam kondisi eksploitatif yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa di antaranya dipekerjakan di pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang yang digunakan oleh Moskow dalam perang di Ukraina, ungkap sebuah kelompok hak asasi manusia.
Kedua negara tetangga ini telah meningkatkan hubungan militer dan politik secara drastis sejak berjanji untuk memperbarui kerja sama dalam pertemuan puncak para pemimpin mereka pada tahun 2023. Selain itu, pakta pertahanan bersama kini menjadi landasan dalam perjanjian kemitraan yang ditandatangani pada tahun berikutnya.
Dalam laporannya, kelompok yang berbasis di Den Haag, Global Rights Compliance (GRC), menyatakan bahwa Korea Utara meraup dana dari operasi ini dengan mengambil sebagian besar upah para pekerjanya yang dikirim ke Rusia—pekerja yang dipaksa untuk tetap tinggal di sana di bawah ancaman pembalasan.
Kelompok tersebut merujuk pada informasi sumber terbuka mengenai operasi yang dijalankan oleh seorang pengusaha Rusia, penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pejabat Korea Utara, serta bukti yang dikumpulkan oleh anggota mereka yang menyamar sebagai calon pemberi kerja.
“Investigasi ini mengungkap keterkaitan berbahaya antara ambisi militer kedua negara,” ujar penasihat hukum kelompok tersebut, Elise Lauriot Prevost.
Ia menambahkan bahwa hal ini mencakup “pemanfaatan kerja paksa warga Korea Utara di luar negeri untuk mendanai program senjata Pyongyang, serta ketergantungan Rusia yang kian besar terhadap tenaga kerja tersebut guna menopang ekonomi perangnya.”
Kementerian Luar Negeri Rusia dan Kedutaan Besar Korea Utara di Moskow tidak menanggapi surel yang meminta komentar.
Kelompok hak asasi tersebut menyatakan telah menghubungi dua warga Rusia yang diidentifikasi sebagai tokoh kunci dalam jaringan tersebut; hanya satu orang yang memberikan tanggapan dan membantah tuduhan itu. Tidak disebutkan apakah pihak lainnya memberikan respons.
Korea Utara Mengirim Pasukan, Menurut Korea Selatan
Badan intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa sejak tahun 2024, Korea Utara telah mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk bertempur bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Selain itu, Pyongyang juga mengirimkan persenjataan untuk menambah stok amunisi Moskow yang kian menipis, sekaligus memperoleh pengalaman berharga di medan perang.
Menurut GRC, untuk menghindari sanksi PBB yang melarang negara anggota mempekerjakan warga Korea Utara, para pekerja tersebut masuk ke Rusia menggunakan visa pelajar dengan dalih untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, mereka disalurkan kepada pemberi kerja di Rusia, dengan perantara menerima komisi hingga 150.000 rubel (US$1.860) untuk setiap pekerja, tambah laporan tersebut.
Para penyelidik GRC menyamar sebagai calon pemberi kerja dan menemukan bahwa para pekerja tersebut dipekerjakan di berbagai lokasi produksi, termasuk sebuah pabrik ransum militer.
Para pekerja dipaksa untuk tetap bekerja melalui tindakan koersi serta ancaman pembalasan terhadap diri mereka maupun keluarga mereka.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa salah satu iklan meyakinkan calon pemberi kerja bahwa para pekerja tidak akan “melarikan diri.” Para pekerja harus bekerja selama 12 jam sehari dengan jatah libur hanya dua hari setiap bulannya, ungkap laporan itu, merujuk pada iklan-iklan semacam itu.
Setelah uji coba nuklir keenam sekaligus yang terakhir oleh Korea Utara pada tahun 2017, resolusi Dewan Keamanan PBB menetapkan larangan menyeluruh terhadap perekrutan pekerja asal negara tersebut di luar negeri dan mewajibkan pemulangan mereka ke tanah air.
Rusia dan Tiongkok—dua anggota tetap Dewan Keamanan yang turut menyetujui larangan tersebut—sejak saat itu dituduh oleh Korea Selatan dan negara-negara Barat tidak mematuhi resolusi-resolusi tersebut.
Langkah-langkah yang telah diterapkan sejak tahun 2006 ini melarang arus pertukaran barang, energi, senjata, serta tenaga kerja yang melibatkan Korea Utara.
Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, pada tahun-tahun sebelumnya, Rusia mempekerjakan tenaga kerja asal Korea Utara di wilayah timur jauhnya, sementara banyak warga Korea Utara yang bekerja di restoran-restoran di Tiongkok mengirimkan upah mereka ke negara asal, yang kemudian disalurkan ke kas negara.
Laporan GRC menyatakan bahwa Korea Utara terlibat langsung dalam menjalankan jaringan penyedia tenaga kerja di Rusia; bahkan, sejumlah pejabat dari kedutaan besar Korea Utara di Moskow diketahui turut memeriksa lokasi kerja bagi calon pekerja.
“Para pekerja ini tidaklah murah, namun hanya sebagian kecil—atau bahkan tidak sama sekali—dari upah yang dibayarkan untuk tenaga mereka yang benar-benar sampai ke tangan mereka,” ujar Dyland Carter, salah satu penyelidik utama GRC.
“Sebaliknya, uang tersebut justru masuk ke kantong negara DPRK,” tambahnya, merujuk pada Korea Utara dengan singkatan dari nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea (Democratic People’s Republic of Korea).
Sumber : CNA/SL