Jakarta|EGINDO.co Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mempercepat realisasi belanja negara. Ia menegaskan, percepatan tersebut menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus tanggung jawab utama Menkeu dalam mengelola APBN.
“Realisasi ini wajar, artinya Purbaya sudah memahami tugasnya sebagai menteri. Ia harus mendorong percepatan belanja di kementerian dan lembaga, karena itu memang tanggung jawabnya,” ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Misbakhun menambahkan, percepatan belanja akan memberi efek berantai melalui percepatan tender hingga pembayaran uang muka proyek. Ia juga menilai kebijakan pemerintah yang memindahkan dana kas negara sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara dapat menjadi katalis positif bagi sektor perbankan.
“Penempatan dana itu sinyal baik, karena memberi keleluasaan bank untuk menyalurkan pembiayaan sesuai kebutuhan sektor,” ucapnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penyaluran dana oleh bank Himbara sebaiknya diprioritaskan untuk memperkuat sektor produktif. “Kalau diarahkan untuk debitur baru, penguatan UMKM, maupun sektor perumahan, dampaknya akan sangat baik bagi perekonomian,” tambahnya.
Ia juga memastikan kebijakan tersebut sah secara hukum. “Tidak ada aturan yang dilanggar oleh Pak Purbaya. Dari sisi hukum dan kewenangan APBN, semua sesuai,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada 10 September 2025, Menkeu Purbaya menyampaikan rencana penempatan dana pemerintah di perbankan nasional. Dari total Rp425 triliun kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), sebanyak Rp200 triliun akan dipindahkan.
“Saya sudah lapor Presiden, saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Besok saya taruh Rp200 triliun,” kata Purbaya.
Ia menekankan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. “Dana itu akan berputar di perbankan, supaya mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Deputi Gubernur BI Juda Agung sebelumnya mengatakan, “Kolaborasi pemerintah, BI, dan perbankan dibutuhkan agar stimulus fiskal dapat tersalurkan optimal,” (Kontan, 11/9/2025).
Sementara itu, menurut laporan Bisnis Indonesia (12/9/2025), kalangan perbankan menilai penempatan dana pemerintah di Himbara dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan, khususnya dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas.
Sumber: rri.co.id/Sn