Menteri LHK: Pemda Kawal Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon

siti
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Jakarta | EGINDO.co – Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrasi pemerintah daerah untuk mengawal Environmental Governance/Tata Kelola Lingkungan dalam rangka pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Hal ini disampaikan pada Sosialisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Kehutanan yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah se-Indonesia, di Jakarta seperti yang dilansir laman resmi menlhk.go.id yang dikutip EGINDO.co

Disebutkan sosialisasi NEK ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon yang telah diatur berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Baca Juga :  Montana, Negara Bagian Pertama Di AS Yang Melarang TikTok

Environmental Governance atau tata kelola lingkungan merupakan tata nilai yang terdiri dari aturan, praktek-praktek, kebijakan, kelembagaan dan lain-lain yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Tata kelola lingkungan yang baik mempertimbangkan peran aktor-aktor yang memberikan dampak terhadap lingkungan.

“Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, private sector dan civil society diperlukan dalam melakukan tata kelola lingkungan yang baik untuk efektivitas pemerintahan dan bergerak menuju masa depan yang sustainable,” kata Siti.

Beberapa elemen kunci dalam Environmental Governance mencakup: (1) Melekatkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dan dalam aksi nyata lapangan; (2) Konseptualisasi tentang wilayah dan masyarakat secara ekonomi dan politik sebagai bagian dari lingkungan; (3) Menekankan hubungan antara masyarakat dan ekosistem tempat hidupnya dan mendorong langkah-langkah menuju sistem sirkular atau daur ulang (bukan yang langsung terbuang).

Baca Juga :  Krisis China Meningkat, Bank Investasi Hadapi PHK Di Asia

Selanjutnya dalam menjaga lingkungan dan mengendalikannya dari daya rusak termasuk dampak perubahan iklim, Menteri Siti mengungkapkan beberapa prinsip yang dipakai dalam bekerja, yaitu: Prinsip Environmental Governance, Prinsip Sustainable Forest Management dan Prinsip Carbon Governance.

Sosialisasi itu para Sekretaris Daerah mendengar tujuh paparan yaitu: (1) Kebijakan Perpres 98 Tahun 2021, Nilai Ekonomi Karbon dan Permen LHK P.21/2022, (2) Agenda FOLU Net Sink 2030, (3) Rencana Perdagangan Karbon Dalam dan Luar Negeri, (4) Kebijakan Perdagangan Karbon Hutan (Permen P.7/2023), (5) Koneksitas Program Sektor Energi, Dekarbonisasi, (6) Sistem Registri Nasional (SRN), validasi, dan verifikasi, serta sertifikasi karbon, (7) Sistem dan dukungan pendanaan lingkungan dan iklim.

Baca Juga :  Singapura Laporkan 10.314 Kasus Baru Covid-19, 4 Meninggal

Hadir bersama Menteri LHK pada Sosialisasi ini, Kepala BRGM, Dirjen PPI, Dirjen PHL, Dirjen PSLB3, Plt. Dirjen PKTL, Direktur Utama BPDLH, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, dan Kepala UPT Lingkup KLHK.@

Menlhk.go.id/timEGINDO.co

Bagikan :
Scroll to Top