Menteri KKP:Tambahan Anggaran2022 Sebesar Rp 8,043 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Jakarta | EGINDO.com         – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rancangan Pagu Indikatif Belanja tahun 2022 sebesar Rp 8,043 triliun.

“Mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2022. KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun,” ungkap Menteri KP dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (7/6/2021).

Dia mengatakan tambahan anggaran ini untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.

Tambahan anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar yang akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan di daerah.

Kemudian belanja non operasional sebesar Rp 7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,122 triliun dengan terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp 3,5 triliun.

Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, anggaran belanja KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp 14,1 triliun.

“Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran Pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Sidi Hermanto Tanjung mendukung tambahan anggaran untuk KKP.

Dia menilai dukungan tambahan anggaran sangat diperlukan agar KKP dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan dengan maksimal.

“Kami mendukung penambahan pagu indikatif KKP agar dapat membuat dan menjalankan kebijakan yang komprehensif untuk sektor kelautan dan perikanan secara maksimal,” ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com/Sn