Jakarta|EGINDO.co Negara kepulauan peserta Archipelagic and Island States (AIS) Forum diminta untuk memperkuat kerja sama berbasis ekonomi biru. Langkah tersebut sebagai solusi konkret menghadapi krisis ekonomi maupun krisis iklim yang saat ini menjadi tantangan global.
Ajakan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam dalam siaran resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (6/12/2022). ”Ekonomi biru yang berkelanjutan dan potensi ekonominya menjadi peluang yang harus dikerjasamakan,” ujar Menteri Trenggono.
Mengenai pengembangan ekonomi biru di Indonesia, Trenggono mengatakan pihaknya telah menggagas lima program. Untuk siap diimplementasikan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Yakni, perluasan kawasan konservasi dengan target 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia. Serta penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kemudian pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah pesisir, laut, dan darat, serta pengelolaan berkelanjutan pesisir. Dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.
“Pengembangan ekonomi biru bukan hanya soal fisheries tapi juga tourism salah satunya. Kebijakan ekonomi biru Indonesia yang digagas KKP juga sejalan dengan empat fokus utama pembahasan dalam pertemuan AIS,” katanya.
Kesepakatan lainnya yaitu menyambut baik First High Level Meeting tahun 2023 di Indonesia yang mengundang seluruh pemerintahan negara peserta AIS Forum. Trenggono menyebut pihaknya harus punya kontribusi yang serius khususnya bagi negara pulau kepulauan ini.
“Utamanya dalam memerangi kerusakan lingkungan, bagaimana memerangi plastik di laut, menjaga pertumbuhan atau populasi ikan di laut. Karena ini berpengaruh pada pemenuhan protein umat manusia,” ujar Trenggono.
“Terakhir, bagaimana kita merestorasi kembali wilayah pesisir yang rusak dan seterusnya,” ucapnya.
Sumber: rri.co.id/Sn
