Menteri Investasi Minta IMF Tak Campuri Urusan Indonesia

1688133785246-IMG_20230630_205953

Jakarta|EGUNDO.co Menteri Investasi /Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut IMF telah menerapkan standar ganda. Di satu sisi mendukung transformasi ekonomi Indonesia, di sisi lain IMF meminta Indonesia menghentikan larangan ekspor nikel.

Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi pemerintah Indonesia bukan semata-mata urusan nilai tambah, tapi soal kedaulatan negara. Karenanya, tidak sepantasnya IMF ikut campur kebijakan negara lain, termasuk Indonesia.

“Gak boleh negara kita diatur negara lain atau institusi, apalagi institusi global seperti IMF. Dan tidak boleh ada standar ganda sebuh intitusi untuk mempengaruhi persepsi dalam konteks kebijakan suatu negara,” kata Bahlil dalam keterangan pers, Jumat (30/6/2023).

Berawal dari laporan IMF terkait Indonesia yang dipublikasikan di laman Dana Moneter Internasional pada 25 Juni 2023. Dalam laporannya, IMF mengapresiasi Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas perekonomiannya pasca pandemi.

Baca Juga :  AS, Rusia Saling Tuduh Tidak Berkepentingan Ukraina Di PBB

Namun dalam laporan tersebut, IMF mengkritik kebijakan hilirisasi Indonesia dengan cara melarang ekspor sejumlah komoditas, khususnya nikel. IMF berpendapat langkah Indonesia itu dapat menimbulkan rembetan negatif bagi negara lain, bahkan merugikan Indonesia sendiri.

Merespon hal tersebut, Bahlil membeberkan sejumlah capaian Indonesia setelah menerapkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi, kata Bahlil, telah memberikan nilai tambah yang sangat tinggi.

“Sebelum hilirisasi, ekspor nikel cuma USD3,3 miliar di tahun 2017-2018. Setelah ekspor nikel distop, Indonesia bisa mendapat USD20 miliar di tahun 2022, itu 10 kali lipatnya,” ucap Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil mencontohkan kinerja perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang di tahun 206-2017 mengalami defisit hingga USD18 miliar. Setelah hilirisasi defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok menurun menjadi USD1,5 miliar.

Baca Juga :  PMPL Spring 2022 Debut Hari Ini

Bahkan di kuartal I-2023 sudah surplus sebesar USD1 miliar. Hilirisasi mendukung surplus neraca dagang Indonesia selama 25 bulan.

“Begitu pula dengan neraca pembayaran masih surplus. Jadi kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia sudah pada track yang tepat,” kata Bahlil, mengakhiri.

Sumber: rri.co.id/Sn

Bagikan :