Menkominfo Minta BTS Masuk Di Tata Ruang Daerah, Blank Spot

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

Badung | EGINDO.com    – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta agar Base Transceiver Station (BTS) masuk dalam perencanaan tata ruang pembangunan daerah untuk mencegah munculnya blank spot baru.

“Pesan saya bagi Pemda untuk meletakkan titik BTS dalam tata ruang pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten karena BTS mempunyai radius coverage signal. Kalau sudah radius 3-4 km jangan lagi bangun sekolah, kantor desa, puskesmas dan layanan publik di luar coverage signal, itu berarti kita membuat blank spot baru,” kata Johnny G. Plate saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Ia mengatakan bahwa ketika sudah diputuskan titik koordinatnya, maka selanjutnya pemerintah mulai merancang keseluruhan aktivitas pemerintahan dan masyarakat berpusat pada coverage signal itu, sehingga tersedia ICT Infrastructure yang memadai.

“Jadi saya berpesan agar titik koordinat ICT Infrastructure ketersediaan coverage signal menjadi salah satu parameter penting dalam rencana pembangunan daerah. Kalau tidak Indonesia tidak akan pernah habis dengan blank spot,” katanya.

Sementara itu, Direkur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan kalau pihaknya sering diingatkan untuk tidak membuat blank spot baru.

“Banyak penduduk membangun rumahnya di luar jangkauan tower yang audah ada sehingga menimbulkan blank spot dan harus membangun lagi. Padahal banyak lahan yang secara komersil secara sinyal sudah tercoverage. Khususnya di wilayah papua, dimana penduduk tersebar bahkan satu desa bisa tersebar luas sekali,” kata Anang.

Menurutnya ini menjadi tantangan agar seluruh keluarga bisa menjangkau sinyal. Kata dia, untuk di Pulau Jawa dengan intensitas penduduk yang cukup ketat justru penyelesaiannya lebih mudah.

Ini lah jadi tantangan bagi kita agar seluruh keluarga bisa menjangkau sinyal tapi di jawa dengan intensitas penduduk yang cukup ketat dan itu penyelesaiannya lebih mudah.

Baca Juga :  Sri Mulyani: Tarif Pajak Karbon Rp75 per Kg

“Jika lingkungannya luas bisa lebih dari satu BTS. Bahkan satu desa ada satu-empat dusun sehingga konsep satu desa itu harus dipecah menggunakan repiter, pengulang sinyal biar bisa menjangkau itu setelah program ini selesai, lalu dipetakan lagi bagaimana dan sinyal-sinyal mana yang blank spot,” ucapnya.

Sumber: Antaranews/Sn

Bagikan :