Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas aparat perpajakan yang terlibat praktik korupsi, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah, kata dia, tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas yang mencederai kepercayaan publik.
Purbaya menyatakan bahwa sanksi berat hingga rotasi jabatan akan diberlakukan bagi petugas pajak yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, ia menegaskan bahwa rotasi tidak serta-merta diterapkan kepada pegawai yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap atau korupsi berat.
Menurut Purbaya, rotasi jabatan tidak relevan bagi aparat yang telah terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ia memberi sinyal bahwa oknum semacam itu justru akan dikenakan hukuman yang lebih keras, sejalan dengan upaya pembenahan tata kelola dan penguatan integritas di tubuh DJP.
“Kalau sudah melakukan perbuatan tercela, rotasi tidak ada artinya. Itu yang sedang kami evaluasi,” ujar Purbaya, Kamis (15/1/ 2026).
Langkah tegas ini menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan yang terus didorong Kementerian Keuangan, khususnya dalam memperkuat good governance, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Menurut Purbaya, kredibilitas sistem perpajakan sangat bergantung pada integritas aparat yang menjalankannya.
Ia juga menekankan bahwa penegakan disiplin internal bukan hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan wajib pajak dan memastikan penerimaan negara dikelola secara profesional dan berkeadilan.
Pemerintah memastikan akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di sektor perpajakan, sekaligus mempercepat pembenahan sistem agar praktik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (Sn)